Pemprov DKI Jakarta Dukung Pemutakhiran Data dan Layanan Publik bagi Warga Binaan

Jakarta, INFO_PAS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dukung penuh penyelenggaraan pelayanan publik bagi Warga Binaan di wilayah provinsi DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Pejabat Gubernur Pemprov DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, saat tinjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Jakarta dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu, Senin (27/2).

"Di sini kita pastikan apakah seluruh pembinaan dan hak-hak Warga Binaan telah diberikan sepenuhnya, termasuk pemberian kartu identitas bagi warga negara, khususnya masyarakat Jakarta di Lapas maupun Rutan," ujar Heru.

Ia juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta sama sekali tidak keberatan dengan penggunaan lahan wilayah Jakarta Timur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang digunakan sebagai Lapas dan Rutan untuk menampung dan membina Warga Binaan yang juga masyarakat Jakarta. "Untuk hak pinjam pakai tempat, bagi sesama aparat pemerintah merupakan hal lumrah. Selama untuk kebaikan dan kemajuan bersama akan tetap kami dukung, bahkan mungkin bisa dipakai selamanya," sambung Heru.

Dalam kesempatan itu, Pejabat Gubernur DKI Jakarta menyaksikan secara langsung penandatangan Perjanjian Kerja Sama dukungan penyelenggaraan pelayanan publik bagi Warga Binaan di wilayah provinsi DKI Jakarta antara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, dilanjutkan dengan peninjauan kegiatan pembinaan di Lapas dan Rutan hingga proses kegiatan pemutakhiran data kependudukan Warga Binaan.

Ibnu Chuldun selaku Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta menyambut baik apresiasi dan dukungan Pemprov DKI Jakarta terkait pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan publik bagi Warga Binaan, termasuk pemutakhiran data kependudukan narapidana dan tahanan serta izin hak pakai tempat yang tengah dipakai sebagai tempat pembinaan Warga Binaan. "Ini bentuk sinergi yang baik antara Kemenkumham dengan Pemprov DKI Jakarta dalam memajukan masyarakat, khususnya Warga Binaan yang juga masyarakat Jakarta," ucapnya.

Ibnu melaporkan seluruh Lapas dan Rutan di DKI Jakarta mengalami kondisi over kapasitas, termasuk Lapas Perempuan Jakarta dan Rutan Pondok Bambu. "Perlu dukungan semua pihak, termasuk pemerintah setempat, untuk terus berikan layanan terbaik bagi masyarakat di bidang Pemasyarakatan," terang Ibnu.

"Mereka juga anak bangsa Indonesia, masyarakat Jakarta juga, yang punya hak-hak yang harus dipenuhi, termasuk pembinaan, pendampingan hukum, dan data identitas kependudukan sebagai masyarakat," tandasnya. (NH)