Pengelola Keuangan dan BMN UPT Pemasyarakatan Ikuti Rekonsiliasi Data Laporan Semester II/2021

Jakarta, INFO_PAS – Sebagai langkah dalam menyusun laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel, transparan, dan berkualitas, sejumlah Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun Anggaran 2021.

Di Jakarta, kegiatan dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Rabu (26/1) dengan dibuka secara langsung oleh Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun. Seluruh pengelola keuangan dan BMN pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mengikuti kegiatan ini di aula Kanwil.

“Kegiatan ini sangat penting sekali dilaksanakan karena sebagai penyeimbang atau balancing laporan keuangan dan BMN dan tidak boleh ada data yang kosong. Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, sekaligus menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan, serta wujud nyata dari laporan yang transparan dan akuntabel,” ujar Ibnu.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Jakarta mengikutsertakan dua pegawainya dalam kegiatan ini, yakni Eky Riswandy sebagai Pengelola BMN dan Rizki Tribowo Humardani sebagai Pengelola Keuangan.

yang dihadiri oleh Kalapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Bayu Irsahara dan jajaran Tata Usaha secara daring, Rabu (26/01).

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun dan diikuti secara langsung oleh seluruh pengelola keuangan dan pengelola BMN Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. “Kegiatan ini sangat penting khususnya bagi kami sebagai pengelola BMN karena untuk mewujudkan laporan BMN yang transparan dan akuntabel dengan berdasarkan data yang kami miliki,” ungkap Eky.

Sementara, Kepala Lapas (Kalapas) Narkotika Jakarta, Bayu Irsahara yang mengikuti jalannya kegiatan secara virtual, menyampaikan bahwa laporan keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel merupakan sebuah kewajiban. “Laporan keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel merupakan sebuah kewajiban, sehingga nantinya didapatkan data informasi yang akurat,” pungkas Bayu.

Sama halnya, jajaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat juga melaksanakan kegiatan serupa di Hotel Rocky Bukittinggi pada 24-26 Januari 2022. Tampak hadir operator SAIBA, BMN, dan bendahara Lapas Kelas IIA Padang bersama seluruh operator dari UPT se-Sumatera Barat lainnya.

Kalapas Kelas IIA Padang, Era Wiharto, mengatakan pentingnya kegiatan ini untuk diikuti guna menghasilkan laporan keuangan dan pemutakhiran data BMN yang sinkron, lengkap, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang sama juga disampaikan Pratama selaku operator SAIBA Lapas Kelas IIA Padang.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu menjadi bekal khususnya bagi kami jajaran keuangan dan BMN untuk memberi kontribusi terbaik bagi instansi dalam mengelola keuangan dan BMN,” ujarnya. (prv)

Kontributor: Lapas Narkotika Jakarta, Lapas Padang