Perwakilan Rutan Bantul Hadiri Rapat DILKUMJAKPOL Plus 2019 Kanwil Yogya
Bantul, INFO_PAS – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bantul yang diwakili Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Joko Sulistiyo, menghadiri rapat DILKUMJAKPOL Plus 2019 yang digelar di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (20/6). Ia mewakili Kepala Rutan Bantul, Soleh Joko Sutopo, yang tengah mengikuti Pelatihan Teknis Yankomnas di Semarang. Tema yang diangkat dalam DILKUMJAKPOL Plus 2019 tersebut adalah sinergi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan Ombudsman RI untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wlayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Instansi yang dilibatkan dalam rapat Dilkumjakpol Plus 2019 diantaranya Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Komandan Resor Militer 072 Pamungkas, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Ombudsman, dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Panitia yang juga Kepala Divisi Pemasyarakata
Bantul, INFO_PAS – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bantul yang diwakili Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Joko Sulistiyo, menghadiri rapat DILKUMJAKPOL Plus 2019 yang digelar di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (20/6). Ia mewakili Kepala Rutan Bantul, Soleh Joko Sutopo, yang tengah mengikuti Pelatihan Teknis Yankomnas di Semarang.
Tema yang diangkat dalam DILKUMJAKPOL Plus 2019 tersebut adalah sinergi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan Ombudsman RI untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wlayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Instansi yang dilibatkan dalam rapat Dilkumjakpol Plus 2019 diantaranya Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Komandan Resor Militer 072 Pamungkas, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Ombudsman, dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketua Panitia yang juga Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, Tedja Sukmana, menjelaskan Rapat Kolaborasi DILKUMJAKPOL Plus 2019 dilaksanakan untuk mewujudkan keterpaduan dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.
[caption id="attachment_80971" align="aligncenter" width="454"]
Rapat DILKUMJAKPOL Plus 2019[/caption]
“Kegiatan ini untuk mewujudkan persamaan persepsi antar penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana serta untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia," jelasnya.
Selanjutnya, acara dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, Krismono. “Rapat Kolaborasi DILKUMJAKPOL Plus 2019 dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,†terang Krismono.
Mewakili Rutan Bantul, Joko Sulistiyo berharap dengan diselenggarakannya rapat ini bisa mencari solusi dari permasalahan proses penegakan hukum sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. “Semoga penyelesaian permasalahan penegakan hukum bisa mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang sedang giat-giatnya diwujudkan,†harapnya.
Â
Kontributor: Arif Jumhan
Rapat DILKUMJAKPOL Plus 2019[/caption]
“Kegiatan ini untuk mewujudkan persamaan persepsi antar penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana serta untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia," jelasnya.
Selanjutnya, acara dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, Krismono. “Rapat Kolaborasi DILKUMJAKPOL Plus 2019 dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,†terang Krismono.
Mewakili Rutan Bantul, Joko Sulistiyo berharap dengan diselenggarakannya rapat ini bisa mencari solusi dari permasalahan proses penegakan hukum sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. “Semoga penyelesaian permasalahan penegakan hukum bisa mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang sedang giat-giatnya diwujudkan,†harapnya.
Â
Kontributor: Arif Jumhan
What's Your Reaction?
