Program Ketahanan Pangan Pemasyarakatan Didorong Jadi Percontohan Nasional

Jakarta, INFO_PAS – Program ketahanan pangan yang dijalankan jajaran Pemasyarakatan beri kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Tidak hanya hasilkan komoditas pangan, program yang libatkan Warga Binaan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ini dinilai sebagai model pemberdayaan yang integrasikan pembinaan, produktivitas, serta pemanfaatan aset negara secara optimal.

Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemanfaatan Lahan Idle untuk Mendukung Ketahanan Pangan” yang diselenggarakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bekerja sama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Selasa (23/6). FGD ini sebagai tindak lanjut laporan hasil penelitian yang dilaksanakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indonesia terhadap program ketahanan pangan di lingkungan Pemasyarakatan.

Dalam forum tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, menilai program ketahanan pangan Kemenimipas miliki potensi besar untuk jadi proyek percontohan nasional. Ia juga sebut program ini sejalan dengan agenda prioritas Presiden dalam perkuat ketahanan pangan nasional.

“Selamat kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mudah-mudahan ini jadi pilot project bagi seluruh kementerian lainnya, termasuk satuan-satuan yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan ketahanan pangan itu sendiri,” ujar Dudung.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan program ketahanan pangan yang dijalankan jajaran Pemasyarakatan merupakan bagian dari transformasi besar sistem Pemasyarakatan yang tidak hanya fokus pada pembinaan, tetapi juga berkontribusi langsung kepada masyarakat dan negara.

“Pemasyarakatan harus jadi bagian dari solusi pembangunan nasional. Melalui program ketahanan pangan, Warga Binaan tidak hanya memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja, tetapi juga ikut menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah wajah baru Pemasyarakatan yang produktif, mandiri, dan berdampak,” ujar Agus.

Menurutnya, berbagai lahan yang sebelumnya belum termanfaatkan secara optimal kini telah dikembangkan menjadi sarana pembinaan produktif yang hasilkan komoditas pertanian, perikanan, peternakan, hingga pengolahan hasil pangan di berbagai daerah. Hingga saat ini, sedikitnya 8,6 juta hektare lahan tidur telah dikelola dengan libatkan sekitar 25.000 Warga Binaan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, melihat ketahanan pangan sebagai ruang praktik yang beri pengalaman kerja nyata bagi Warga Binaan.

“Program ini buktikan bahwa pembinaan tidak berhenti pada aspek pembentukan karakter, tetapi juga menghasilkan kompetensi dan keterampilan yang jadi bekal Warga Binaan saat kembali ke masyarakat. Ketahanan pangan jadi ruang belajar sekaligus ruang produktivitas bagi mereka,” kata Mashudi.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kelompok tani, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

Peneliti Lembaga Demografi FEB UI, Dr. Alfindra Primaldhi, sampaikan bahwa hasil kajian tunjukkan adanya peluang besar untuk memperluas dampak program melalui optimalisasi lahan idle yang miliki satuan kerja Pemasyarakatan.

“Pemanfaatan lahan idle hendaknya tidak berhenti pada tataran konsep. Jika dikelola secara terencana, kolaboratif, dan berkelanjutan, lahan ini akan memberi dampak nyata bagi ketahanan pangan organisasi maupun masyarakat luas,” tuturnya.

Diskusi turut hadirkan berbagai pemangku kepentingan dari DPR RI, Bappenas, akademisi, media, serta jajaran Pemasyarakatan untuk rumuskan langkah strategis dalam memperkuat keberlanjutan program. (afn)