Rutan Buntok dan Bapas Muara Teweh Satukan Persepsi

Buntok, INFO_PAS – Dua Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, yakni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Buntok dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh satukan persepsi terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Koordinasi terkait Permenkumham tersebut dihadiri Kepala Rutan (Karutan) Buntok Mastur, Kepala Bapasn (Kabapas) Muara Teweh Asmuri, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Buntok, Ahmad, serta Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Muara Teweh, Rabu (27/1).

Kegiatan ini penting dilakukan guna menyamakan persepsi mengenai syarat dan tata cara pemberian Asimilasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta memperkuat koordinasi antara Rutan Buntok dan Bapas Muara Teweh. “Jangan sampai masalah-masalah yang ada di lapangan membuat kita berbenturan, dalam artian kita harus menyamakan persepsi,” kata Kabapas Muara Teweh.

Karutan Buntok juga menambahkan baturan-aturan yang ada di Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 harus disosialisasikan secara jelas kepada WBP. “Terkait keamanan di dalam rutan, kita harus menyosialisasikan aturan-aturan ini dengan jelas kepada WBP sehingga tidak ada kesalahpahaman dengan adanya perubahan-perubahan aturan terhadap pelaksanaan pengusulan pemberian Asimilasi,” tuturnya.

Mastur berharap dengan adanya koordinasi ini semakin mempererat koordinasi antara Rutan Buntok dan Bapas Muara Teweh. Pihaknya juga mengapresiasi kesediaan Kabapas Muara Teweh yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi.

“Kami dari pihak rutan juga akan menghubungi bapas apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan pengusulan WBP untuk mengetahui apakah WBP tersebut telah memenuhi syarat Asimilasi atau tidak,” tutup Karutan. (prv)

Kontributor: Rutan Buntok