Sinergi Pemasyarakatan Ciptakan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Anak di LPKA

Jakarta, INFO_PAS – Guna memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan Akademisi Universitas Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Rakor yang digelar di Merlynn Park Hotel, Rabu (24/3) tersebut mendukung salah satu prioritas nasional, yaitu menciptakan sistem pendidikan di LPKA yang sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Berdasarkan data Maret 2021, terdapat 1.829 ABH yang tersebar di beberapa Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tak terkecuali para ABH.

"Anak yang berusia di bawah 18 tahun dan berada di LPKA wajib mengikuti program prioritas nasional pembelajaran berkelanjutan ini," ujar Reynhard.

Salah satu pengembangan program berkelanjutan yang ada di LPKA adalah sekolah mandiri bagi anak didik yang secara administratif tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftar di sekolah formal. Mereka wajib untuk mengikuti sekolah mandiri berupa kejar paket.

Sementara itu, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Liberti Sitinjak menyambut baik pelaksanaan rakor tersebut. Pihaknya yakin upaya yang dilakukan akan membuahkan hasil berkat koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat.

“Untuk seluruh Kepala LPKA se-Indonesia tetep semangat dalam menjalankan tugas demi menuju LPKA semakin baik," ucapnya mengakhiri. (mrr/prv)