Tindak Tegas, Kadivpas Sulbar Pastikan Petugas Lapas Polewali Cegah Peredaran Narkoba

Polewali, INFO_PAS - Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat, Robianto, berkomitmen tindak tegas jajaran petugas Pemasyarakatan yang terbukti lakukan peredaran narkoba. Hal ini terkait dugaan kasus narkoba dari Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Polewali.

Untuk itu, pada Sabtu (17/6) saat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar, Kadivpas menyampaikan dukungan dan kerja sama dalam mendukung upaya Pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkoba, khususnya di lingkungan Pemasyarakatan. “Tidak ada toleransi bagi petugas yang kedapatan menggunakan narkoba,” ucap tegasnya.

Selain itu, Kadivpas juga membuka lebar penuntasan kasus narkoba yang kini didalami oleh Polres Polewali Mandar yang melibatkan salah satu anggota dari Lapas Polewali. “Koordinasi terus kami lakukan. Kami juga sudah menurunkan tim yang bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk menginvestigasi kasus tersebut,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Robianto mengupayakan pihaknya agar selalu waspada dan tetap siaga dalam bertugas. Jangan mudah tergoda oleh rayuan ataupun imbalan dari siapapun untuk mengedarkan narkoba ke Lapas.

“Jangan sampai seragamu yang susah payah kau dapatkan, ternodai oleh godaan sesaat sehingga melunturkan integritasmu,” pesannya seraya meminta jajarannya untuk selalu mempunyai integritas dan komitmen tinggi dalam mencegah peredaran narkoba.

Sementara itu, Kepala Polres Polewali Mandar, AKBP Agung Budi Leksono, mengapresiasi komitmen dari Kadivpas untuk berkerja sama dalam mencegah peredaran narkotika di wilayah Sulawesi Barat. “Kami sangat apresiasi atas koordinasi dan kolaborasi dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat atas dukungan dan sinergi yang dibangun untuk mencegah peredaran narkoba di wilayah ini," pujinya.

Selain dengan Polres Polewali Mandar, jajaran Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait evaluasi dan mendapat tindak lanjut dari pusat. (O2)