Ditjenpas Segera Tindak Lanjuti Evaluasi dan Rencana Kerja UPP Kemenkumham

Jakarta, INFO_PAS – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) akan segera menindaklanjuti hasil rapat evaluasi dan rencana kerja Unit Pengendalian Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang disampaikan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham. Hal ini ditegaskan Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Marselina Budiningsih, usai hadir pada Rapat Evaluasi Kegiatan UPP Kemenkumham Tahun 2023, Rencana Kerja UPP Kemenkumham Tahun 2024, dan Refleksi Kinerja Itjen Kemenkumham Tahun 2023, Senin (11/12) di Gedung Sentra Mulia, Jakarta.

“Kami akan segera menindaklanjuti hasil rapat evaluasi dan rencana kerja UPP Kemenkumham Tahun 2023 serta melaporkannya kepada Pimpinan Ditjenpas,” ucap Marselina.

Sebelumnya, kegiatan tersebut diawali dengan penayangan video kegiatan UPP dan kinerja Itjen Kemenkumham Tahun 2023. Selanjutnya, Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu, menyampaikan kepada seluruh jajaran yang hadir terkait capaian kegiatan pengawasan internal yang telah terealisasi sebanyak 950 kegiatan.

“Ada 166 kegiatan audit, 170 kegiatan audit tujuan tertentu, 208 kegiatan reviu, 120 kegiatan evaluasi, dan 76 kegiatan monitoring,” urai Razilu.

Selain itu, dipaparkan pula capaian program unggulan Itjen Kemenkumham Tahun 2023, capaian prestasi yang telah diraih tahun 2023, capaian akselerasi digital, serta kegiatan yang telah dan upaya yang dilakukan agar pemberatasan pungutan liar dapat dilakukan secara masif dan merata. Tak ketinggalan, prestasi membanggakan UPP Kemenkumham dalam kategori kementerian terinovatif dengan membuat aplikasi pengaduan pungutan liar dari Saber Pungli Nasional Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Itjen Kemenkumham, Yayah Mariani, terkait evaluasi UPP Kemenkumham dan kinerja Itjen Kemenkumham Tahun 2023. “Kami sampaikan capaian realisasi anggaran Itjen, rekapitalasi hukuman disiplin pegawai per November 2023, hasil tindak lanjut temuan BPK, produk hukum yang diinisiasi tahun 2023, daftar aplikasi yang ada di Itjen Kemenkumham, dan isi komitmen Kemenkumham dalam implementasi UPP,” jelasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Ekspos Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Mandatory Itjen Kemenkumham Tahun 2024 yang disampaikan langsung oleh jajaran Inspektur Wilayah 1 hingga Inspektur Wilayah 6. (IR)