Diversi Tidak Capai Kesepakatan, Bapas Tanjungpandan Tetap Kawal Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Hukum
Belitung, INFO_PAS - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tanjungpandan laksanakan pendampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum berinisial ZA dalam rangkaian proses penetapan musyawarah diversi, penahanan, dan perpanjangan penahanan di Pengadilan Negeri Belitung, Senin (16/11). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak, Booby Revananda Kusuma, serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Muda, Dian Safitri.
Dalam perkara tindak pidana pembunuhan terhadap seorang perempuan yang masih di bawah umur tersebut, Bapas Tanjungpandan berperan memberikan pendampingan melalui PK, termasuk menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai pertimbangan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengambil keputusan. Pendampingan ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas dalam memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi selama menjalani proses hukum.
Selain itu, PK turut berperan dalam proses musyawarah diversi dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil pelaksanaan musyawarah, upaya diversi dinyatakan gagal sehingga proses hukum terhadap ZA dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana anak. Dalam proses tersebut, ditetapkan pula penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap ZA sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Booby menyampaikan keterlibatan Bapas dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak merupakan komitmen untuk memastikan proses hukum berjalan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak. “Dalam perkara yang melibatkan anak, proses hukum tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan hak, kepentingan terbaik, dan masa depan anak. Kami hadir untuk menjalankan fungsi pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan memberikan rekomendasi melalui penelitian kemasyarakatan sebagai pertimbangan bagi APH,” terangnya.
Sementara itu, Dian Safitri menegaskan kegagalan diversi tidak menghilangkan kewajiban seluruh pihak untuk tetap memperhatikan hak-hak anak selama proses peradilan berlangsung. “Ketika diversi tidak mencapai kesepakatan, proses peradilan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kami akan terus menjalankan perannya melalui pendampingan dan penyampaian rekomendasi berdasarkan hasil Litmas sehingga proses hukum tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan anak,” jelasnya.
Kegiatan ini merupakan implementasi tugas dan fungsi Bapas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahapan proses peradilan, Bapas Tanjungpandan berkomitmen untuk terus menjalankan peran strategisnya dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan, profesional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap anak. (IR)
Kontributor: Bapas Tanjungpandan
What's Your Reaction?


