Jemput Bola Implementasi KUHP Baru, Jajaran Bapas Ambon Sambangi Cabjari Saparua

Saparua, INFO_PAS - Memasuki hampir satu tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ambon terus perkuat sinergi Aparat Penegak Hukum. Langkah konkret ini diwujudkan melalui kunjungan koordinasi jajaran Bapas Ambon ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Ambon di Saparua, Rabu (11/11).

Rombongan Bapas Ambon dipimpin Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa, Nanda M. Putra, bersama dua Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Pertama, Yeseska Tuapetel dan Rega Audia, serta petugas registrasi, Devi Morits Wattimena. Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi teknis dan kesiapan pelaksanaan pidana alternatif di wilayah kepulauan.

Dalam diskusi tersebut, Bapas Ambon memetakan sejumlah tantangan geografis dan kebutuhan sumber daya manusia di lapangan. Dikatakan PK Rega Audia, menyoroti kondisi penempatan personel di wilayah tersebut.

"Hingga saat ini memang belum ada PK yang bertugas secara khusus untuk melakukan pendampingan pidana alternatif di Saparua. Ini menjadi catatan penting bagi kami dalam menyusun strategi pelayanan ke depan," ujar Rega.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Cabjari Ambon di Saparua, Afiq Hasibuhan, turut memaparkan dinamika penanganan perkara di wilayah hukumnya selama hampir setahun pemberlakuan KUHP Nasional. "Sejauh ini baru satu penetapan pidana alternatif di wilayah Saparua, namun tidak melibatkan bapas. Ke depannya akan kami komunikasikan jika ada penetapan hakim terkait pidana alternatif," ungkap Afiqnya.

Pertemuan ini menyepakati penguatan jalur komunikasi lintas sektoral. Koordinasi awal ini krusial diharapkan memastikan kesiapan penuh jajaran Bapas Ambon bila sewaktu-waktu pendampingan hukum dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana di wilayah kepulauan Maluku. (IR)

Kontributor: Bapas Ambon