Kanwil Banten Laksanakan Rakor Program dan Anggaran

Banten, INFO_PAS - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Banten melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran tahun 2017, Selasa (17/2) di Aula Kanwil Kemenkumham Banten. Rakor kali ini dihadiri Kepala Biro Perencanaan serta Kepala Bagian Program dan Anggaran, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah Banten, serta operator keuangan pada masing-masing UPT. Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Banten, Susy Susilawati, dalam laporannya menyampaikan terdapat penurunan alokasi anggaran pada tahun 2016. “Penurunan sekitar Rp. 3,3 milyar dari 178 milyar menjadi Rp. 175 milyar,” ujarnya. Susy pun menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, tidak ada lagi kata bersayap dalam penyusunan anggaran atau jangan lagi menggunakan kata penguatan dan pengembangan pemberdayaan. “Untuk itu mohon arahan dari narasumber dalam penamaan program sehingga dalam membaca RKA-KL sudah langsung mengetahui bahwa program tersebut adalah program yang benar-benar menukik dan langsung dirasakan kegunaan serta manfaatnya oleh masyarakat dan mudah dalam melakukan pengawasan,” imbuhnya. Susy berharap tahun 2017 Kanwil Kemenkumham Banten mendapatkan kenaikan anggaran mengingat pihaknya memiliki banyak program. “Dengan kata lain money follow programe, tidak lagi money follow function,” tegas Susy. Ia menekankan kata kunci keberhasilan dalam melaksanakan program dan anggaran ialah koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, “Jangan berjalan sendiri-sendiri, jangan menjadikan kantor di dalam kantor atau negara di dalam negara,” pesannya. Usai laporan Kakanwil, Kepala Biro Perencanaan, Sri Puguh Utami, langsung memberikan arahan terkait Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2017. Ia menyampaikan bahwa dalam hal pelaksanaan kinerja, ada yang bentuknya barang (produk) seperti Kementerian PU, Kementerian Perikanan, dan ada yang jasa seperti Kemenkumham. “Jadi, kata pendampimpangan, pengembangan, peningkatan tetap ada, hanya saja porsinya dikurangi,” ujarnya. Tami pun menyampaikan bahwa sesuai mandat Presiden, harus ada efiseinsi anggaran sehingga ada perubahan secara total dalam penyusunan anggaran dari tahun sebelumnya, yakni perubahan secara total dari tahun 2016 dengan tahun 2017. “Kita harus bisa mencermati kembali hal-hal yang penting terhadap hal-hal yang tidak penting, dilihat kembali DIPA-nya, dan harus taat pada lampiran tiga DIPA, yakni rencana penyerahan anggaran Ibu/Bapak, berapa Bapak/Ibu memproyeksikan anggaran, dan langsung laksanakan kegiatannya,” pesannya. Tak lupa ia mengingatkan bahwa dalam penyusunan anggaran Kemenkumham masih dianggap lemah. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran harus sesuai dengan visi kementerian dan harus jelas Standar Biaya Khusus sehingga pemerintah mengetahui anggaran yang dibutuhkan dan dapat menajdi acuan dalam penyusunan anggaran. (IR)       Kontributor: Muna