Kanwil Ditjenpas Kalsel Perkuat Akses Bantuan Hukum Tahanan Kurang Mampu
Banjarbaru, INFO_PAS – Keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Untuk memastikan hak tersebut terpenuhi, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan perkuat akses bantuan hukum bagi Tahanan melalui Sosialisasi Peningkatan Akses Bantuan Hukum bagi Tahanan Miskin pada Rutan, Lapas, dan LPKA di lingkungan Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan, Selasa (17/11).
Bertempat di Aula Lapas Banjarbaru, kegiatan ini diikuti 50 peserta yang terdiri dari jajaran petugas Pemasyarakatan dan perwakilan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi. Sosialisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi agar Tahanan yang membutuhkan eridentifikasi dan memperoleh pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kamwil Ditjenpas Kalimantan Selatan, Bagus Kurniawan, menegaskan pemenuhan hak atas bantuan hukum merupakan bagian penting dari pelayanan Pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan. "Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum dan memiliki keterbatasan ekonomi. Kami ingin memastikan kondisi ekonomi tidak menjadi hambatan bagi Tahanan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Karena itu, jajaran Pemasyarakatan harus hadir untuk membuka akses, memberikan informasi, dan memfasilitasi kebutuhan bantuan hukum secara tepat," tegasnya.
Bagus juga menginstruksikan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk melakukan pendataan terhadap Tahanan yang membutuhkan bantuan hukum, menyediakan informasi layanan yang mudah diakses, serta membangun koordinasi dengan keluarga dan pemberi bantuan hukum. Langkah tersebut harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi Tahanan.
Selaku Ketua Panitia, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan, Sugito, menjelaskan kegiatan ini dilatarbelakangi masih adanya berbagai kendala yang dihadapi Tahanan kurang mampu dalam memperoleh pendampingan hukum, seperti keterbatasan informasi, biaya, hingga kelengkapan dokumen persyaratan. "Melalui sosialisasi ini, kami ingin membangun pemahaman yang sama di antara petugas Pemasyarakatan dan OBH mengenai prosedur dan mekanisme fasilitasi bantuan hukum cuma-cuma. Harapannya, koordinasi yang makin kuat membantu mengatasi berbagai kendala di lapangan sehingga Tahanan yang membutuhkan memperoleh layanan bantuan hukum secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," harapnya.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan menghadirkan narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum UWK, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan juga mencakup penandatanganan nota kesepahaman sebagai penguatan komitmen kerja sama dalam mendukung akses bantuan hukum bagi Tahanan kurang mampu.
Upaya ini menjadi komitmen Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan dalam mewujudkan pelayanan Pemasyarakatan yang tidak hanya profesional dan akuntabel, tetapi juga humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Sebab, akses terhadap keadilan merupakan hak setiap orang dan harus dijangkau tanpa memandang latar belakang maupun kemampuan ekonomi.
Kontributor: Kanwil Ditjenpas Kalsel
What's Your Reaction?


