Kanwil Ditjenpas Kalsel Perkuat Kapasitas PK Sambut Pemberlakuan KUHP Baru

Banjarmasin, INFO_PAS - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mempersiapkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menghadapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan efektif berlaku mulai 2 Januari 2026.

Kepala Kanwil Ditjenpas Kalsel, Mulyadi, menekankan bahwa peran PK akan semakin strategis dalam sistem pemidanaan yang kini berorientasi pada keadilan restoratif.

“Paradigma pemidanaan bergeser dari pembalasan menuju pemulihan dan reintegrasi sosial. Karena itu, PK harus siap menjadi garda terdepan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sosial,” ujar Mulyadi, Kamis (6/11).

Isu penguatan peran PK juga menjadi sorotan dalam kegiatan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (DPW Ipkemindo) Kalimantan Selatan periode 2025–2028, yang digelar di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.

Ketua I Bidang Organisasi DPP Ipkemindo, Heni Yuwono, menegaskan bahwa peran PK sangat krusial sejak tahap penyidikan hingga pascapemidanaan melalui kegiatan penelitian kemasyarakatan, fasilitasi mediasi penal, serta pendampingan terhadap pelaku dan korban.

“PK harus terus meningkatkan kompetensi profesional, memahami substansi KUHP baru, serta memperkuat kemampuan dalam mediasi dan penyusunan litmas berbasis pemulihan. Sinergi lintas sektor dengan aparat penegak hukum juga menjadi langkah strategis agar penerapan keadilan restoratif berjalan efektif,” jelas Heni di hadapan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, PK, dan  Asisten PK se-Kalsel.

Dengan penguatan kapasitas ini, diharapkan PK dapat menjalankan perannya secara optimal dalam sistem pemidanaan nasional yang semakin humanis dan berkeadilan. (afn)

Kontributor: Humas Kanwil Ditjenpas Kalsel