Kekuatan Petugas Pemasyarakatan Bukan pada Gembok dan Teralis

Ketika orang mendengar kata Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan), yang terbayang biasanya tembok tinggi, kawat berduri, teralis baja, dan gembok besar. Di benak banyak orang, benda-benda inilah yang menjaga keamanan di dalam penjara.

Anggapan itu tidak sepenuhnya benar: gembok dan teralis bukan satu-satunya penjaga keamanan. Tembok dan teralis memang perlu, tetapi hanya mampu mengurung raga. Keduanya tidak bisa menenangkan emosi, apalagi menumbuhkan kesadaran hukum di hati Warga Binaan. Keamanan yang bertahan lama bertumpu pada kewibawaan, keadilan, dan kecakapan petugas dalam berkomunikasi. Semua itu berjalan beriringan dengan pengamanan fisik.

Kekuasaan Mutlak yang Rapuh

Pada 1958, sosiolog Gresham M. Sykes menerbitkan The Society of Captives, hasil penelitiannya di sebuah penjara berkeamanan maksimum di Amerika Serikat. Salah satu temuannya, yang ia sebut the defects of total power atau cacat kekuasaan mutlak, masih relevan hingga saat ini.

Di atas kertas, petugas berkuasa penuh: memegang kunci dan gembok, mengatur jadwal makan dan ibadah, serta menjatuhkan sanksi disiplin. Namun Sykes menemukan bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan hanya dengan ancaman. Sebabnya sederhana: jumlah petugas jauh lebih sedikit daripada jumlah penghuni. Dalam satu regu jaga, segelintir petugas harus mengawasi puluhan atau bahkan ratusan penghuni blok. Dengan rasio seperti itu, petugas sesungguhnya bergantung pada kesediaan Warga Binaan untuk mengikuti aturan. Kepatuhan yang lahir dari rasa takut hanya bertahan selama petugas berdiri di depan sel, dan mudah berubah menjadi pembangkangan begitu pengawasan lengah.

Beban Batin di Balik Tembok Penjara

Sykes juga menjelaskan bahwa hukuman penjara modern lebih banyak menekan batin daripada fisik. Ia menyebutnya pains of imprisonment, yaitu hilangnya kebebasan (termasuk terpisah dari keluarga dan dunia luar), terbatasnya barang dan layanan, hilangnya hubungan intim dan kasih sayang, hilangnya otonomi untuk mengatur hidup sendiri, serta rasa tidak aman karena hidup berdesakan dengan orang asing.

Beban ini menjadikan blok hunian ruang sosial yang sangat sensitif. Salah paham antarpenghuni, informasi layanan yang terlambat, atau perlakuan yang dianggap tidak adil bisa memicu gejolak besar. Di titik inilah gembok menemui batasnya. Ia bisa dikunci serapat mungkin, tetapi tidak bisa menenangkan kecemasan seorang ayah yang merindukan anaknya. Untuk itu dibutuhkan sesuatu yang lebih halus: pendekatan yang memanusiakan, tanpa melepaskan ketegasan.

Dari Penjaga Pintu Menjadi Pemimpin Manusia

Bayangkan dua petugas menghadapi keributan kecil di sebuah blok karena jadwal kunjungan yang tertunda. Petugas pertama membentak dan mengancam sanksi. Suasana mereda, tetapi rasa kesal tertinggal. Petugas kedua menjelaskan penyebab keterlambatan, mendengarkan keluhan, lalu menawarkan solusi sesuai aturan. Keributan selesai tanpa paksaan, dan keesokan harinya Warga Binaan lebih mudah diarahkan. Keduanya sama-sama memegang kunci. Yang membedakan adalah wibawa.

Para kriminolog yang melanjutkan kajian Sykes, antara lain Sparks, Bottoms, dan Hay dalam Prisons and the Problem of Order (1996), menunjukkan bahwa penjara lebih tertib ketika petugasnya dipandang adil dan sah. Inilah yang disebut legitimasi. Dalam standar pemasyarakatan internasional, pendekatan ini dikenal sebagai keamanan dinamis (dynamic security): petugas aktif berinteraksi, mengenal kondisi blok, dan menangani keluhan sebelum membesar. Semangat serupa terasa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menempatkan pembinaan dan pemenuhan hak Warga Binaan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan.

Ketika petugas menyapa dengan santun, menjelaskan hak seperti remisi dan pembebasan bersyarat secara terbuka, gratis, dan sesuai prosedur, serta menegakkan aturan tanpa pilih kasih, lahirlah kepatuhan sukarela. Warga Binaan patuh karena menghormati petugasnya, bukan semata karena takut dihukum.

Perlu ditegaskan bahwa keamanan dinamis tidak menggantikan pengamanan fisik. Pemeriksaan, prosedur, dan teralis tetap menjadi fondasi, yang disebut keamanan statis. Keduanya saling melengkapi: yang satu menjaga dinding, yang lain menjaga hubungan.

Dekat Boleh, Kompromi Jangan

Pendekatan humanis punya sisi rawan. Sykes mengingatkan bahwa petugas yang bergantung pada kerja sama Warga Binaan bisa tergoda membuat kelonggaran aturan demi ketenangan. Ia menyebutnya korupsi otoritas (corruption of authority). Bentuknya bisa berupa membiarkan pelanggaran kecil, memberi perlakuan istimewa kepada Warga Binaan yang dianggap penurut, atau membalas bantuan dengan kemudahan di luar aturan. Contohnya, memperpanjang waktu besukan tanpa dasar aturan, membiarkan barang terlarang yang dianggap sepele, memberi tugas atau fasilitas khusus kepada orang kepercayaan, atau memakai Warga Binaan untuk keperluan pribadi petugas lalu membalasnya dengan kelonggaran. Niatnya sering baik dan hasilnya tampak tertib. Namun dalam jangka panjang, praktik semacam ini justru melemahkan wibawa petugas.

Ada tiga alasan mengapa kelonggaran semacam itu tidak bisa dibenarkan. Pertama, kelonggaran cepat berubah menjadi hak yang ditagih, dan petugas terikat utang budi. Kedua, perlakuan selektif membuat sebagian Warga Binaan merasa diperlakukan tidak adil, padahal keadilan adalah sumber legitimasi itu sendiri. Ketiga, kompromi kecil mudah bergeser menjadi pelanggaran yang lebih serius, dengan konsekuensi disiplin bagi petugasnya sebagai aparatur sipil negara. Keterbatasan jumlah personel memang menjelaskan mengapa godaan ini muncul, tetapi tidak pernah membenarkannya.

Batasnya sederhana. Sebelum memberi kelonggaran, petugas cukup bertanya tiga hal. Apakah ada dasarnya dalam aturan atau prosedur? Apakah berlaku sama bagi setiap Warga Binaan yang memenuhi syarat? Apakah bisa dicatat dan dipertanggungjawabkan kepada atasan tanpa rasa canggung? Jika salah satunya dijawab tidak, itu bukan pendekatan humanis, melainkan kompromi. Warga Binaan yang berperilaku baik tetap layak dihargai, tetapi melalui jalur yang sah seperti penilaian pembinaan, remisi, dan asimilasi, bukan lewat kebaikan yang bergantung pada siapa petugasnya.

Menumbuhkan Wibawa Insan Pemasyarakatan

Bagi rekan-rekan insan Pemasyarakatan, kesadaran ini adalah pengingat bahwa ucapan yang menenangkan, sikap adil, dan ketegasan yang dilandasi empati lebih berwibawa daripada bentakan. Keterbatasan jumlah petugas di lapangan bukan alasan untuk melemah. Itu adalah tantangan untuk mengasah kemampuan komunikasi dan kepekaan membaca dinamika blok, sambil menjaga batas yang tegas.

Bagi masyarakat, sudah saatnya memandang petugas Pemasyarakatan bukan sekadar penjaga tembok. Mereka bekerja mengelola konflik, menjaga ketertiban, dan membuka jalan agar Warga Binaan kelak kembali ke tengah masyarakat sebagai warga yang taat hukum. Dukungan publik, dengan tidak menstigma Warga Binaan dan keluarganya, ikut membantu pekerjaan itu.

Tembok boleh tinggi dan gembok boleh kokoh, tetapi keduanya hanya menahan. Yang menjaga ketertiban dan menumbuhkan perubahan adalah petugas yang adil, konsisten, dan berintegritas. Kekuatan sejati pemasyarakatan tidak hanya ditempa dari besi, tetapi lahir dari hati nurani.

Penulis: Haris (Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan)