LPKA Manokwari Tegaskan Pemenuhan dan Perlindungan Anak Binaan lewat Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak

LPKA Manokwari Tegaskan Pemenuhan dan Perlindungan Anak Binaan lewat Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak

Manokwari, INFO_PAS – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Manokwari terus perkuat komitmennya dalam pemenuhan hak dan perlindungan Anak Binaan. Komitmen tersebut diwujudkan lewat keterlibatan dalam Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Kamis (12/11) hingga Jumat (13/11) di Hotel Valdos, Manokwari.

Kepala LPKA Manokwari, Lince Bela, hadir bersama Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Papua Barat, Muhammad Ishak, serta staf bidang Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan. Keikutsertaan LPKA Manokwari menjadi upaya memperkuat pemahaman dan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam menyelaraskan pelaksanaan pembinaan di LPKA dengan kebijakan pemenuhan hak anak. Hal ini mencakup pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, perlindungan, pengembangan diri, dan kepentingan terbaik bagi Anak Binaan.

Lince menegaskan pemenuhan hak anak harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses pembinaan di LPKA. “Anak Binaan tetap memiliki hak yang harus dipenuhi meskipun sedang menjalani masa pembinaan. Karena itu, kami berkomitmen memberikan pelayanan dan pembinaan yang memperhatikan kebutuhan anak, serta terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait demi memastikan hak-hak mereka terlindungi,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Andi Nirmalasari selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan materi mengenai perubahan Peraturan Presiden RI tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan implikasinya terhadap implementasi kebijakan di daerah. “Pemenuhan hak anak membutuhkan komitmen, koordinasi, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan perlindungan anak dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, LPKA Manokwari diharapkan makin memperkuat peran dan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembinaan yang berorientasi pada pemenuhan hak, perlindungan, dan masa depan Anak Binaan. (IR)

 

 

Kontributor: LPKA Manokwari

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0