Perkuat Kolaborasi Hukum, Lapas Mojokerto Koordinasi dengan Pengadilan Negeri dan Kejari

Mojokerto, INFO_PAS – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Mojokerto, Arifin Akhmad, bersama jajaran Registrasi lakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Rabu (11/11). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi terkait optimalisasi persidangan daring dan penanganan permasalahan overstaying Warga Binaan.

Dalam pertemuan dengan PN Mojokerto, kedua pihak membahas sejumlah aspek teknis dan administratif guna mendukung kelancaran persidangan daring. Pembahasan meliputi kesiapan sarana dan prasarana, koordinasi jadwal persidangan, serta mekanisme komunikasi antara petugas Lapas PN. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses persidangan tanpa mengesampingkan ketentuan hukum dan pemenuhan hak-hak Warga Binaan.

Arifin Akhmad menyampaikan bahwa koordinasi tersebut merupaka bagian penting dalam membangun kerja sama berkelanjutan dengan aparat penegak hukum.

“Optimalisasi persidangan daring dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan persidangan sekaligus mendukung efisiensi waktu dan sumber daya. Kami juga berharap komunikasi dan koordinasi antarlembaga dapat terus terjalin dengan baik demi memberikan pelayanan yang optimal,” harapnya.

Ketua PN Mojokerto, Ahmad Bukhori, menyambut baik koordinasi tersebut. “Melalui komunikasi dan langkah teknis yang terkoordinasi, pelaksanaan persidangan daring diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Dalam kunjungan ke Kejari Kabupaten Mojokerto, Arifin Akhmad menyampaikan bahwa penanganan overstaying butuh koordinasi intensif dan berkesinambungan antara Lapas dan aparat penegak hukum.

“Kesesuaian data serta kecepatan penyampaian informasi menjadi faktor penting dalam mencegah keterlambatan proses administrasi. Setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara bersama,” imbuhnya.

Kepala Kejari Mojokerto, Fauzi, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan koordinasi lintas instansi dalam penanganan overstaying.

“Sinergi dan komunikasi yang baik dinilai penting untuk memastikan proses administrasi pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai prosedur serta menjamin terpenuhinya hak-hak Warga Binaan,” ujarnya.

Melalui koordinasi tersebut, Lapas Mojokerto berupaya meningkatkan ketelitian administrasi, memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum, serta mengoptimalkan pengawasan masa pidana guna mendukung pelayanan Pemasyarakatan yang profesional dan akuntabel serta berorientasi pada pemenuhan hak Warga Binaan. (afn)

Kontributor: Humas Lapas Mojokerto