Perkuat Perlindungan Hukum Warga Binaan, Rutan Enrekang Jalin PKS dengan Pengadilan Agama Enrekang

Enrekang, INFO_PAS – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Enrekang sepakati kerja sama dengan Pengadilan Agama Enrekang melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam upaya memperkuat perlindungan hukum dan menjamin pemenuhan hak-hak Warga Binaan, Kamis (12/11). Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya mendukung pelayanan hukum, memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak Warga Binaan, dan mempermudah akses terhadap layanan peradilan bagi mereka yang membutuhkan.

Kepala Rutan Enrekang, Ahmad, menyampaikan PKS ini merupakan komitmen dalam memastikan Warga Binaan tetap memperoleh hak-hak hukumnya meskipun sedang menjalani masa pidana. "Kami berharap terbangun sinergi yang makin kuat dengan Pengadilan Agama Enrekang, khususnya dalam memberikan kemudahan akses pelayanan hukum bagi Warga Binaan. Hak-hak mereka tetap harus diperhatikan dan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Kami ingin memastikan keterbatasan ruang gerak selama menjalani masa pidana tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan keadilan," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Agama Enrekang, Rokiah Mustaring, menyambut baik terjalinnya kerja sama ini. Ia berharap kolaborasi antarlembaga memberikan manfaat nyata, khususnya dalam memperluas jangkauan pelayanan peradilan dan memastikan masyarakat, termasuk Warga Binaan, memperoleh akses terhadap keadilan.

"Kerja sama ini merupakan sinergi positif dalam mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat. Kami berharap melalui kolaborasi ini, Warga Binaan tetap mendapatkan akses informasi dan pelayanan hukum yang menjadi hak mereka sehingga tidak ada masyarakat yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh keadilan hanya karena keterbatasan kondisi dan tempat," ungkap Rokiah.

Usai penandatanganan PKS, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi bertajuk "Jaminan Perlindungan Hukum dan Akses Keadilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan" oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang, Wawan Jamal. Ia memberikan edukasi dan pemahaman kepada Warga Binaan mengenai berbagai persoalan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, khususnya terkait perkawinan, perceraian, serta hak dan kewajiban yang timbul akibat perceraian. Materi tersebut juga mencakup pemahaman mengenai prosedur hukum dan akses terhadap pelayanan peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wawan menegaskan Warga Binaan tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan mengakses layanan peradilan. Status seseorang sebagai Warga Binaan tidak menghilangkan hak-hak hukumnya. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memahami persoalan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, dan hak-hak yang melekat di dalamnya.

"Kami berharap sosialisasi ini memberikan pengetahuan bermanfaat sehingga Warga Binaan mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan tersebut," harap wawan.

Melalui kegiatan ini, Rutan Enrekang berharap kerja sama dengan Pengadilan Agama Enrekang tidak hanya menjadi kesepakatan formal antarlembaga, tetapi juga diwujudkan melalui langkah-langkah nyata dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi Warga Binaan. Sinergi ini sekaligus menjadi wujud komitmen Rutan Enrekang dalam menghadirkan pelayanan Pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. (IR)

Kontributor: Rutan Enrekang