Pos Bapas: Syarat agar Pidana di Luar Penjara Tidak Sekadar Janji

Pidana di luar penjara hanya akan menjadi janji jika pembimbingan dan pengawasannya tidak dapat dijalankan dengan baik. Di sinilah Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas) berperan penting. Pos Bapas bukan sekadar fasilitas tambahan bagi Bapas, melainkan salah satu syarat agar pembimbingan dapat berjalan, terutama bagi Klien yang tinggal jauh dari kantor Bapas.

Klien adalah orang yang menjalani pembimbingan Bapas, misalnya melalui program integrasi seperti pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat, serta pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Mereka wajib melapor dan mengikuti pembimbingan secara rutin. Bagi Klien yang tinggal di kabupaten tanpa kantor Bapas, kewajiban tersebut berarti tambahan biaya, waktu, dan hari kerja yang harus dikorbankan. Jika terlalu sulit dijangkau, kewajiban itu berisiko tidak terlaksana dengan baik sehingga pembimbingan kehilangan maknanya.

Data di Kalimantan Selatan menunjukkan skala kebutuhan tersebut. Berdasarkan laporan harian Pembimbingan Kemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan per 10 November 2026, tercatat 5.617 Klien yang tersebar di tiga Bapas, yakni Bapas Kelas I Banjarmasin dengan 3.473 Klien, Bapas Kelas II Amuntai dengan 1.440 Klien, dan Bapas Kelas II Batulicin dengan 704 Klien. Seluruhnya ditangani oleh 52 petugas jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK), termasuk Asisten PK. Jika dibagi rata, setiap petugas membimbing sekitar 108 Klien.

Pada hari yang sama, laporan tersebut mencatat 5.604 Klien dalam pembimbingan dan 5.605 Klien dalam pengawasan. Selain itu, terdapat 118 Klien yang menerima pendampingan, 87 di antaranya merupakan Anak, 10 Klien baru diterima, dan 18 Klien mengakhiri masa pembimbingannya. Angka-angka ini menggambarkan pekerjaan yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar urusan sekali datang. Data tersebut bukan untuk menjadi keluhan, melainkan dasar untuk memikirkan jangkauan layanan secara cermat. Kalimantan Selatan terdiri atas 13 kabupaten dan kota, sementara laporan tersebut hanya memuat tiga Bapas. Surat edaran terbaru pun mengakui kondisi ini: kantor Bapas belum menjangkau seluruh kabupaten dan kota.

Karena itu, arah kebijakan terbaru perlu dicermati. KUHP dan KUHAP yang baru memperkuat kebutuhan akan pidana nonpemenjaraan, yaitu hukuman yang dijalani di luar penjara. Pelaksanaannya membutuhkan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan oleh Bapas. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1798.PK.07 Tahun 2026 menjawab kebutuhan tersebut dengan memperluas fungsi Pos Bapas. Pos Bapas tidak lagi semata-mata menjadi solusi atas kendala jarak, tetapi juga berfungsi sebagai simpul operasional dan koordinasi Bapas dalam mendukung pelaksanaan KUHP dan KUHAP.

Bentuknya pun beragam, mulai dari menempati gedung pemerintah daerah atau instansi lain, gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga berada di Lapas, Rutan, atau LPKA sebagai titik dukungan data. Selain itu, terdapat Pos Bapas Keliling berupa minibus yang mendatangi masyarakat untuk melayani wajib lapor, konsultasi hukum, konseling, dan pengawasan. Perlu dipahami bahwa Pos Bapas melayani pembimbingan kemasyarakatan, bukan seluruh urusan pemasyarakatan.

Sebagian orang mungkin bertanya, apakah kehadiran Pos Bapas hanya menambah titik layanan tanpa kejelasan tanggung jawab? Aturannya telah menjawab hal tersebut. Petugas Pos Bapas merupakan PK yang ditugaskan oleh Kepala Bapas. Hasil layanannya tetap dipertanggungjawabkan kepada Kepala Bapas, sedangkan ruang layanan wajib menjamin privasi dan keamanan. Surat resmi dan permintaan layanan pun tetap ditujukan kepada Bapas. Artinya, Pos Bapas memperluas jangkauan layanan tanpa mengurangi tanggung jawab Bapas. Bagi keluarga, hal ini memberikan kejelasan: jika ragu, tanyakan terlebih dahulu kepada Bapas yang membawahi wilayah tempat tinggal atau perhatikan papan informasi di lokasi.

Meski demikian, kehadiran Pos Bapas saja belum cukup. Ada tiga syarat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Pertama, kehadiran petugas harus nyata dan dapat dipastikan. Karena petugas Pos Bapas merupakan PK dari Bapas, keberadaannya tidak otomatis menambah jumlah petugas, melainkan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dengan rata-rata lebih dari seratus Klien per petugas, penugasan perlu dirancang secara cermat agar jam layanan jelas dan tidak sekadar memindahkan beban kerja.

Kedua, informasi layanan harus mudah ditemukan, mulai dari papan nama di lokasi hingga kanal resmi yang dapat dihubungi keluarga. Ketiga, dukungan sarana dan prasarana perlu terus dikoordinasikan dengan pemilik gedung dan pemerintah daerah. Hal ini penting karena aturan menyebutkan bahwa pemenuhannya bergantung pada status aset dan kesepakatan para pihak.

Ukuran keberhasilan Pos Bapas sebenarnya telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan berdasarkan jangkauan layanan, jumlah dan jenis layanan, kualitas, hambatan, serta tindak lanjutnya. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan secara berjenjang hingga kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dengan demikian, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah Pos Bapas telah tersedia, melainkan apakah Klien yang tinggal jauh dari pusat kota tetap dapat memperoleh pembimbingan dengan baik dan keluarganya mengetahui tempat untuk mencari informasi.

Dengan 5.617 Klien dan tiga Bapas di Kalimantan Selatan, menjawab pertanyaan tersebut bukan perkara kecil. Memastikan layanan berjalan dan menjangkau mereka yang membutuhkan merupakan tugas bersama petugas, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan begitu, pidana di luar penjara benar-benar dapat dilaksanakan, bukan sekadar janji di atas kertas.

Penulis: Haris (Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan)