Program Prioritas, Griya Abhipraya Aceh Usung Kolaborasi Antar Stakeholder Daerah

Aceh, INFO_PAS – Sebagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 khusus wilayah Aceh, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) usung kolaborasi antar stakeholder melalui pembentukkan Griya Abhipraya. “Griya Abhipraya sebagai program lanjutan prioritas nasional yang telah diusung sejak tahun 2020,” ucap Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Pujo Harinto, Kamis (22/9).

Pujo juga memfokuskan pada penguatan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dengan pelibatan pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung program pemberdayaan Pokmas Lipas yang telah terbentuk. “Ditjenpas menginisiasi program pembentukan rumah singgah atau Rumah Kolaborasi Griya Abhipraya sebagai wadah untuk penguatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pokmas Lipas,” tambahnya.

Rapat Koordinasi Pemebentukkan Griya Abhipraya ini melibatkan perwakilan dari pemda dan Pokmas 12 Balai Pemasyarakatan (Bapas) wilayah piloting, termasuk Bapas Kelas II Banda Aceh, yang dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 21-22 September 2023. “Besar harapan kami melalui kegiatan ini kita dapat mewujudkan kolaborasi dan sinergi antara Bapas, Pokmas Lipas, pemda, dan stakeholder lainnya untuk saling menguatkan komitmen keterlibatan serta peran masing-masing dalam memberikan layanan Griya Abhipraya. Hal ini sekaligus mengembangkannya menjadi kelembagaan yang eksis dan mandiri dalam mendukung penyelenggaraan Pemasyarakatan,” terang Pujo.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Wahyudi, menyebut Pemerintah Kota dan Daerah, khusunya Banda Aceh, sangat mendukung pelaksanaan Griya Abhipraya di wilayah Aceh. Ia berharap dengan pengusungan Griya Abhipraya ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mendukung penerapan Restorative Justice serta keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat dalam Pokmas Lipas untuk kemajuan hukum di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

“Kita tingkatkan kolaborasi dan sinerg melalui peran yang kita jalankan masing-masing untuk meraih keberhasilan pembangunan hukum di Indonesia melalui penyelenggaraan bidang Pemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,” ucap Wahyudi. (O2)