1400 Napi Sumbar Diusulkan Remisi, Kemekumham Adakan Forum Koordinasi

Sebanyak 1400 napi yang berada di beberapa lapas dan Rumah Tahanan (rutan) di Sumatera Barat akan mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi). Remisi ini berasal dari data yang dimiliki oleh Kanwil Kemenkumham Sumbar dan dilakukan pengusulan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dilakukan persetujuan. Hal itu dikatakan langsung oleh Sudirman D. Hury, usai melakukan Forum Koordinasi dan Evaluasi Antar Penegak Hukum Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkumham, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah, di ruang rapat Tuanku Imam Bonjol Kanwil Kemenkumham Sumbar, Selasa (16/7). “Nama tersebut masih berupa data calon sementara. Karena akan diajukan terlebih dahulu kepada Kementerian Hukum dan HAM pusat, untuk disetujui diberikan remisi,” katanya. Sedangkan tentang Forum Koordinasi, Sudirman D Hury mengatakan bahwa, forum tersebut sengaja dilakukan untuk melakukan perbaikan sistem peraturan, guna meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam menegakkan hukum dan HAM. Ia menerangkan bahwa u

1400 Napi Sumbar Diusulkan Remisi, Kemekumham Adakan Forum Koordinasi
Sebanyak 1400 napi yang berada di beberapa lapas dan Rumah Tahanan (rutan) di Sumatera Barat akan mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi). Remisi ini berasal dari data yang dimiliki oleh Kanwil Kemenkumham Sumbar dan dilakukan pengusulan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dilakukan persetujuan. Hal itu dikatakan langsung oleh Sudirman D. Hury, usai melakukan Forum Koordinasi dan Evaluasi Antar Penegak Hukum Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkumham, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah, di ruang rapat Tuanku Imam Bonjol Kanwil Kemenkumham Sumbar, Selasa (16/7). “Nama tersebut masih berupa data calon sementara. Karena akan diajukan terlebih dahulu kepada Kementerian Hukum dan HAM pusat, untuk disetujui diberikan remisi,” katanya. Sedangkan tentang Forum Koordinasi, Sudirman D Hury mengatakan bahwa, forum tersebut sengaja dilakukan untuk melakukan perbaikan sistem peraturan, guna meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam menegakkan hukum dan HAM. Ia menerangkan bahwa untuk saat ini, kendala yang terjadi dalam penegakkan peraturan di Sumbar terjadi akibat adanya ketidaksinkronan antara penegak hukum yang kurang mengusai hukum itu sendiri. “Sehingga untuk mencapai suatu keadilan hukum, hal yang perlu dimiliki adalah dengan dilakukannya sistem bersama dalam menegakkan hukum itu sendiri. Karena komitmen hukum dapat diselesaikan dengan cara duduk bersama. Saya sangat berharap untuk ke depan forum ini tetap berlanjut,” katanya. Ia juga menceritakan, dari hasil evaluasi ditemukan permasalahan yang pada tahun sebelumnya juga pernah menjadi kendala. Dan pada saat ini permasalahan tersebut masih belum terselesaikan sampai saat ini. Beberapa di antaranya adalah permasalahan tentang divisi permasyarakatan, di mana belum tersedianya ruangan bimbingan kemasyarakatan di Pengadilan Negeri. Selanjutnya permasalahan lapas (rutan), dan masalah rupbasan. “Masalah itu masih ada sampai saat ini. Rutan dengan putusan hakim yang disampaikan segera, setelah putusan diucapkan. Sehingga tidak membuat lapas tidak memiliki dasar hukum lebih untuk melaksanakan penahanan. Rupbasan yang jarang mendapatkan surat pemberitahuan tentang pelimpahan perkara yang berkaitan dengan barang bukti dalam proses peradilan. Itulah diharapkan forum koordinasi ini diadakan,” pungkasnya. Forum tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar Mohamad Soleh, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Ahmad Djainuri, dan perwakilan dari Mapolda Sumbar. (*) Sumber : http://padangtoday.com/today/detail/46256/1400_Napi_Sumbar_Diusulkan_Remisi__Kemekumham_Adakan_Forum_Koordinasi

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0