Kakanwil Ditjenpas Sulsel Dampingi Menko Kumham Imipas Pastikan Penegakan Hukum Berbasis HAM

Makassar, INFO_PAS - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Selatan (Sulsel), Rudy Fernando Sianturi, menegaskan komitmen Pemasyarakatan dalam mendukung penegakan hukum yang tegas sekaligus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini ia sampaikan saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, dalam kunjungan kerja ke Makassar, Rabu (10/9).

“Kami mendampingi Bapak Menko untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan tanpa mengabaikan hak-hak dasar manusia. Prinsipnya, Pemasyarakatan adalah menegakkan hukum sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Rudy.

Kunjungan Menko Kumham Imipas difokuskan pada koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terkait penanganan kasus pembakaran Gedung DPRD Provinsi Sulsel saat aksi demonstrasi. Rangkaian kegiatan diawali dengan pertemuan bersama Gubernur Sulsel, kemudian dilanjutkan koordinasi di Polda Sulsel, serta peninjauan kondisi para tersangka yang ditahan di Rutan Polda.

Dalam konferensi pers, Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan aparat penegak hukum menjalankan proses sesuai KUHP dan hukum acara, serta tetap menghormati, mengakui, dan memenuhi HAM. Dari hasil peninjauan, dipastikan hak-hak dasar para tersangka seperti makan, beribadah, olahraga, dan istirahat tetap terpenuhi, serta mereka didampingi Lembaga Bantuan Hukum.

Menko juga menekankan pentingnya penerapan Restorative Justice, khususnya bagi tersangka di bawah umur. “Proses hukum ini harus berjalan aman, tertib, dan memberi rasa keadilan. Untuk mereka yang masih di bawah umur, restorative justice adalah pilihan bijak agar pembinaan berjalan lebih baik,” tutur Yusril.

Kehadiran Menko Imipas bersama jajaran Ditjenpas ini diharapkan menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam menghadirkan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berbasis HAM. (afn)

Kontributor: Humas Kanwil Ditjenpas Sulsel