Kanwil Jateng Sinergikan Penegakan Hukum dengan Kejaksaan, Kepolisian, TNI, dan Pemda

Semarang, INFO_PAS -  Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah bersama Kejaksaan, Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Tengah gelar rapat koordinasi (rakor) yang dipusatkan dari Aula Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Rabu (22/9). Kegiatan tersebut dibuka secara virtual oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin, menyatakan pihaknya telah membangun kerja sama, koordinasi, dan sinergi yang baik dengan seluruh unsur penegak hukum, TNI, dan Pemda, salah satu pelaksanaan vaksinasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Jawa Tengah. “Kami berkat koordinasi Pak Gubernur, Panglima Daerah Militer, dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), kami telah menyelesaikan vaksinasi WBP di Jawa Tengah yang jumlahnya 13.000 orang,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Yuspahruddin menilai koordinasi harus terus dilakukan agar persoalan dalam penegakan hukum dan hal lainnya mampu diselesaikan dengan baik. "Dalam hal ini kita memang harus bersinergi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tentu banyak persoalan di Jawa Tengah dalam penegakan hukum. Semoga kita semua bisa bersinergi,” harapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Tengah, Supriyanto, menekankan pentingnya koordinasi untuk mewujudkan keterpaduan dalam ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dengan mengedepankan perlindungan HAM dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Tengah. "Semoga dapat menguatkan peran koordinasi dan konsultasi antar penegak hukum dalam ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana, mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM, serta memperjelas, memadukan, menyelaraskan, menyeimbangkan, dan mengoptimalisasikan pekerjaan yang melibatkan sejumlah unit kerja yang memegang peranan penting dalam Criminal Justice System," harapnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah memberikan apresiasi atas terlaksananya rakor tersebut sebagai langkah tepat mengantisipasi persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Ia merasa kondisi Lapas dan Rutan perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak dan menjadikan rakor ini sebagai media untuk menemukan solusi bersama atas permasalahan yang terjadi di Lapas dan Rutan.

"Tentu saja kita melihat kondisi-kondisi Lapas yang kalau kita perhatikan membutuhkan perencanaan, evaluasi, dan di beberapa titik perlu mendapatkan perhatian khusus. Mudah-mudahan di dalam rakor ini semua berani terbuka, berani menyampaikan unek-unek. Apa yang menjadi problem agar kemudian kita tidak menyampaikan sesuatu yang klise sehingga bisa dilakukan improvement,” ucapnya.

Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan perwakilan dari Polda Jateng, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Semarang, Komando Daerah Militer IV Diponegoro, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Pemda Jawa Tengah. Hadir pula seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah secara virtual. (IR)

Kontributor: Divpas Jateng