Pesan Kalapas Narkotika Jakarta kepada Panitia KPPS: Harus Netral

Jakarta, INFO_PAS – Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIA Narkotika Jakarta diminta untuk netral dan bebas dari intervensi politik pada pelaksanaan Pemilihan Umum 2019. Pesan ini disampaikan Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Asep Sutandar, saat memberikana arahan kepada Panitia Komisi Pemungutan Pemilihan Suara (KPPS), Senin (15/4) di Ruang Lantai III Aula Gedung Utama Lapas Narkotika Jakarta. Arahan ini disampaikannya agar Jajaran Lapas Narkotika Jakarta yang bertindak sebagai Panitia KPPS Pemilu 2019 mengetahui dan memahami kewajiban demi mensukseskan Pemulu Presiden dan Wakil Presiden, Partai dan Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia. “Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tutur Asep. Selanjutnya, Asep mengimbau seluruh petugas yang hadir agar membagi tugas agar semua Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Jakarta yang mempunyai e-KTP yang sudah melaksanakan rekam e-KTP bersedia mengikuti kegiatan pemilu dengan mencoblos apa yang menjadi pilihan mereka. “Upayakan semaksimal mungkin agar WBP tidak golongan putih. Lakukan tindakan persuasif yang humanis kepada WBP. Berikan pemahaman yang baik agar mereka tidak melewatkan momentum penting untuk perubahan kemajuan Bangsa Indonesia yang lebih baik,” pesannya. [caption id="attachment_77767" align="aligncenter" width="300"] arahan Kalapas Narkotika Jakarta[/caption] Tak lupa, dalam rangka pembangunan zona integritas, jajaran Lapas Narkotika Jakarta agar berperan aktif untuk memberikan layanan publik dan pembinaan kepada pengunjung dan WBP. “Semoga proses pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) benar-benar bisa terwujud. Terkait penetapan Lapas Narkotika Jakarta sebagai Lapas Pilot Project Medium Security  berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : PAS-15.PR.01.01 Tahun  2019 tentang Penetapan Lapas Pilot Project Maximum Security, Medium Secutity dan Minimum Security, Asep meminta lapas ini harus bisa meningkatkan kualitas pemberian pelayanan program pembinaan kemandirian seperti memberikan pelatihan skill dan keterampilan kepada WBP sesuai minat dan bakat yang dimiliki. “Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM adalah harga mati yang harus kita laksanakan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia terbebas dari perilaku korupsi, kolusi, serta nepotisme. Stop pungutan liar dan hentikan grativikasi,” tegas Asep.     Kontributor: Nurmala Dewi