PRESS RELEASE: Ditjen PAS Gandeng Kostrad Bekali Narapidana Wawasan Kebangsaan

Jakarta – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) bekerja sama dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) mengadakan Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan Bagi Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) oleh Panglima Kostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi di Lapangan Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2015). Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) I Wayan K Dusak mengatakan diperlukan peran serta masyarakat dan semua pihak khususnya dengan TNI untuk meningkatkan kapasitas tugas dan fungsi Pemasyarakatan. “Perlu dukungan banyak pihak terlebih dari TNI untuk meningkatkan SDM Pemasyarakatan, karena semakin meningkatnya ancaman dan gangguan keamanan di Lapas/Rutan,” ungkap Dusak Selain kuliah umum, di acara tersebut juga akan dilaksanakan penandatanganan MoU antara Ditjen PAS dan Kostrad terkait Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan. Dirjen PAS menjelaskan perjanjian kerjasama tersebut meliputi peningkatan pembinaan kesamaptaan dan kemampuan intelejen Petugas Pemasyarakatan, serta pembinaan kepatuhan dan ketaatan hukum dan wawasan kebangsaan WBP. “Petugas Pemasyarakatan akan mendapat pendidikan kesamaptaan dan intelejen, serta untuk WBP akan diberikan pembinaan ketaatan hukum dan wawasan kebangsaan,” ujar mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Prov. Jawa Timur. Lanjut menurut pria yang berasal dari Pulau Dewata berharap perjanjian kerjasama ini dapat di implementasikan juga dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pengamanan di Lapas/Rutan seluruh Indonesia. “Yang lebih penting adalah implementasi dari kerjasama yang telah disepakati bersama sebagai terciptanya pencegahan gangguan kamtib, peningkatan pengamanan di Lapas dan Rutan di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya. Kuliah umum dari Pangkostrad tersebut diikuti sebanyak 501 peserta. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud kerja sama Pemasyarakatan dengan TNI, dimana MoU antara Kementerian Hukum dan HAM RI dan TNI telah ditandatangani pada tanggal 02 April 2015.