Ditjenpas Perkuat Sinergi Lintas Instansi dalam Pelaksanaan Deradikalisasi Terpadu

Cirebon, INFO_PAS — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terus perkuat sinergi lintas instansi dalam pelaksanaan deradikalisasi terhadap Narapidana Terorisme (Napiter) melalui Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pelaksanaan Deradikalisasi Terpadu Wilayah Zonasi 3 Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) ini berlangsung pada Kamis (29/10) hingga Jumat (30/10) di Aston Cirebon Hotel & Convention Center.

FGD ini menjadi ruang koordinasi bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan penanganan Napiter secara terarah, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masing-masing individu. Sebanyak 64 peserta hadir dalam kegiatan ini, terdiri atas 15 perwakilan BNPT, 12 Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), delapan perwakilan Ditjenpas, 19 perwakilan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang membina Napiter di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta 10 perwakilan Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri.

Pada kesempatan itu, Tatan Rahmawan selaku PK Ahli Utama Ditjenpas menyampaikan materi "Peran PK pada Pelaksanaan Deradikalisasi dalam Reintegrasi Klien." Materi ini mengulas peran strategis PK dalam menghubungkan proses pembinaan di Lapas dengan pendampingan dan persiapan reintegrasi sosial melalui Bapas.

"Peran PK sangat strategis dalam menghubungkan proses pembinaan di  Lapas dengan pendampingan dan persiapan reintegrasi sosial melalui Bapas. Oleh karena itu, kehadirannya menjadi kunci penting pada pelaksanaan deradikalisasi dalam reintegrasi Klien," ungkap Tatan

Sebelumnya, kegiatan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Deradikalisasi BNPT, Irjen Pol. Arif Makhfudiharto, yang ditandai dengan pemukulan gong. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian diskusi untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan deradikalisasi terpadu.

Pada kesempatan  yang sama, Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono, menegaskan deradikalisasi merupakan bagian penting dari upaya penanggulangan terorisme yang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Ia menyampaikan BNPT tahun 2026 yang sepanjang 2023–2025 terdapat 362 orang yang diadili karena terlibat dalam tindak pidana terorisme. Pada periode yang sama, 17 orang dikenai pasal pidana terorisme atas perbuatan di ranah digital, sementara Densus 88 Antiteror Polri menangkap 38 orang terduga teroris, delapan di antaranya diduga merencanakan serangan. Data tersebut menunjukkan penanggulangan terorisme membutuhkan pendekatan yang tidak berhenti pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan, perubahan sikap dan perilaku, serta persiapan kembali ke masyarakat.

“Kesinambungan penanganan menjadi penting agar proses pembinaan selama menjalani pidana dapat terhubung dengan pendampingan pada tahap reintegrasi sosial,” terang Bangbang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif YPP, Khariroh Maknunah, menyampaikan inisiatif deradikalisasi terpadu merupakan refleksi dari perjalanan panjang YPP sejak 2008 dalam menjalankan kerja-kerja rehabilitasi dan deradikalisasi. Menurutnya, penanganan tahanan, narapidana, hingga Klien terorisme membutuhkan lebih dari sekadar program yang berjalan secara terpisah di masing-masing lembaga. Diperlukan sistem yang saling terhubung, koordinasi yang kuat, dan kesinambungan penanganan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

“Melalui pendekatan tersebut, deradikalisasi terpadu diharapkan meminimalkan kesenjangan dalam pelaksanaan program sekaligus memastikan setiap individu memperoleh intervensi yang sesuai dengan kondisi, perkembangan, dan kebutuhan pembinaannya,” kata Khariroh.

Selanjutnya, penguatan perspektif praktis disampaikan oleh Bambang Sugianto, Wali Napiter dari Lapas Kelas I Surabaya. Dalam sesi berbagi pengalaman, ia memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas Wali Pemasyarakatan dalam pembinaan Napiter. Sesi ini menjadi ruang pembelajaran bagi para Wali Napiter untuk memperkuat pendekatan serta koordinasi dalam mendampingi perkembangan sikap dan perilaku Warga Binaan.

Pembahasan kebijakan turut disampaikan oleh Ahmad Fauzi selaku Kepala Subdirektorat Deradikalisasi Tahanan pada Direktorat Bina Tahanan dan Narapidana Terorisme melalui materi "Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Narapidana di Indonesia." Sementara itu, Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri memaparkan materi "Implementasi Program Deradikalisasi terhadap Narapidana di Lapas."

Berbagai perspektif tersebut memberikan pemahaman yang saling melengkapi, mulai dari arah kebijakan, pelaksanaan program di Lapas, hingga pendampingan pada tahap reintegrasi sosial. Keseluruhan proses ini menempatkan koordinasi lintas instansi sebagai salah satu kunci untuk memastikan penanganan Napiter berjalan konsisten dan berkesinambungan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Round Table Discussion Zonasi 3. Forum ini mempertemukan para pelaksana di lapangan untuk membahas kondisi, perkembangan, tingkat risiko, dan kebutuhan pembinaan Napiter secara lebih spesifik. Diskusi diarahkan pada pemetaan kebutuhan intervensi individual, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, pembagian peran antarinstansi, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang terukur.

Melalui forum ini, setiap pihak diharapkan menyelaraskan informasi dan pendekatan penanganan, termasuk dalam mempersiapkan Napiter menghadapi proses reintegrasi sosial. Perhatian juga diberikan pada kebutuhan Napiter dengan karakteristik tertentu, termasuk mereka yang menjalani masa pidana panjang atau pidana seumur hidup agar strategi pembinaan disusun berkelanjutan. Dengan demikian, upaya deradikalisasi tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada kesiapan individu untuk menjalani reintegrasi sosial secara bertanggung jawab. (df)