SDM Pemasyarakatan Adalah Motor Penggerak Organisasi

Samarinda, INFO_PAS – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Tenggarong, Agus Dwirijanto, menekankan motor penggerak organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini disampaikannya usai mengikuti Deklarasi Janji Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur, Selasa (2/2).

“Diharapkan melalui kegiatan ini ke depannya SDM di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur menjadi  unggul dan terpercaya,” harap Agus.

Bertempat di Hotel Harris Samarinda, kegiatan ini berlangsung khidmat serta dihadiri seluruh pejabat struktural di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur. Dikatakan Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Kalimantan Timur, Sofyan, pencanangan ZI merupakan upaya untuk menjaga Kemenkumham dari segala bentuk korupsi dan penyimpangan. "Di setiap awal tahun selalu dideklarasikan Janji Kinerja dan Pembangunan ZI WBK/WBBM,” ucap Sofyan.

Di Jakarta, Deklarasi Janji Kinerja dan Pembangunan ZI WBK/WBBM juga diikuti jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Kegiatan tersebut diikuti secara virtual dan berpusat di Aula Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Turut hadir Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, para Kepala Divisi, para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, serta melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta, yakni Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta.

“Selamat kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang telah berhasil mengentaskan jajarannya menjadi WBK dan WBBM, termasuk mengembangkan inovasi terkait Imigrasi dan pelayanan publik yang merupakan hal penting dari sektor pelayanan publik,” puji Ketua Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta, Teguh P. Nugroho.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Liberti Sitinjak, menegaskan peningkatan jumlah satuan kerja (satker) yang mendapatkan predikat WBK/WBBM menandakan semakin baiknya komitmen jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemenkumham dalam  memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang responsif, transparan, serta bebas dari korupsi dan pungutan liar.

“Diharapkan melalui pembangunan ZI ini satker yang telah menjadi WBK dan WBBM dapat menjadi pilot project untuk satker lainnya. Selain itu, satker yang berpredikat WBK dan WBBM juga merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkret di dalam lingkup ZI,” tegas Liberti. (IR)

Kontributor: Lapas Tenggarong, LPN Jakart