TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tujuh pejabat esselon di Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dimutasi guna mendukung proses reformasi birokrasi. Bahkan kanwil juga membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan pemantauan di lembaga pemasyarakatan di DIY. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM DIY, Danan Purnomo, usai melantik sejumlah tujuh pejabat esselon di kantornya Jl. Gedongkuning No. 146 Yogyakarta, Selasa (14/2/2012). Ia mengatakan, satgas khusus sengaja dibentuk guna melakukan pengawasan sekaligus mengadakan sidak pada waktu-waktu tertentu ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah. “Kami juga akan mengandeng masyarakat lain untuk melakukan pengawasan,”ujarnya. Reformasi birokrasi terus digemakan di Kanwil DIY sebab Yogyakarta sudah dinyatakan sebagai bagian dari acauan dan barometer wilayah yang lain, apalagi sudah ada pernyataan yang menyatakan Kanwil DIY bebas dari KKN. Diungkapkan dia, pihaknya juga sudah melakukan kerjasama dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan sidak ke Lapas termasuk LAPAS Narkotika Yogyakarta. “Upaya itu sebagai bentuk usaha membentuk birokarasi yang bersih,”katanya. (*) Penulis : M Iwan Al Khasni SIP || Editor : M Iwan Al Khasni SIP Sumber: jogja.tribunnews.com/2012/02/15/satgas-khusus-akan-pantau-lapas-diy

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM membantah telah membangun kantor khusus Biro Interogasi Amerika Serikat (AS) di sejumlah Lembaga permasyarakatan (LP). Meski menjalin kerjasama dengan International Criminal Investigative Training Assintance (ICITAP), Kemenkum HAM menolak bila pihaknya diintervensi oleh AS. ICITAP merupakan lembaga di bawah Departemen Kehakiman AS yang bergerak di bidang pengembangan kapasitas managemen penanganan narapidana risiko tinggi, namun pi yakni mencakup penyusunan pedoman penanganan narapidana resiko tinggi, penyusunan modul pelatihan bagi petugas tentang penanganan resiko tinggi, training of trainer penanganan narapidana risiko tinggi, dan pelatihan petugas dalam penanganan narapidana risiko tinggi. "Bahwa pada 28 Oktober sampai 10 November 2011 pihak ICITAP mengundang 11

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tujuh pejabat esselon di Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dimutasi guna mendukung proses reformasi birokrasi. Bahkan kanwil juga membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan pemantauan di lembaga pemasyarakatan di DIY.  Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM DIY, Danan Purnomo, usai melantik sejumlah tujuh pejabat esselon di kantornya Jl. Gedongkuning No. 146 Yogyakarta, Selasa (14/2/2012).  Ia mengatakan, satgas khusus sengaja dibentuk guna melakukan pengawasan sekaligus mengadakan sidak pada waktu-waktu tertentu ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah.  “Kami juga akan mengandeng masyarakat lain untuk melakukan pengawasan,”ujarnya.  Reformasi birokrasi terus digemakan di Kanwil DIY sebab Yogyakarta sudah dinyatakan sebagai bagian dari acauan dan barometer wilayah yang lain, apalagi sudah ada pernyataan yang menyatakan Kanwil DIY bebas dari KKN.   Diungkapkan dia, pihaknya juga sudah melakukan kerjasama dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan sidak ke Lapas termasuk LAPAS Narkotika Yogyakarta. “Upaya itu sebagai bentuk usaha membentuk birokarasi yang bersih,”katanya. (*)  Penulis : M Iwan Al Khasni SIP     ||     Editor : M Iwan Al Khasni SIP  Sumber: jogja.tribunnews.com/2012/02/15/satgas-khusus-akan-pantau-lapas-diy
JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM membantah telah membangun kantor khusus Biro Interogasi Amerika Serikat (AS) di sejumlah Lembaga permasyarakatan (LP). Meski menjalin kerjasama dengan International Criminal Investigative Training Assintance (ICITAP), Kemenkum HAM menolak bila pihaknya diintervensi oleh AS. ICITAP merupakan lembaga di bawah Departemen Kehakiman AS yang bergerak di bidang pengembangan kapasitas managemen penanganan narapidana risiko tinggi, namun pi yakni mencakup penyusunan pedoman penanganan narapidana resiko tinggi, penyusunan modul pelatihan bagi petugas tentang penanganan resiko tinggi, training of trainer penanganan narapidana risiko tinggi, dan pelatihan petugas dalam penanganan narapidana risiko tinggi. "Bahwa pada 28 Oktober sampai 10 November 2011 pihak ICITAP mengundang 11 pejabat Ditjenpas ke beberapa penjara di negara bagian California, AS, dalam rangka studi tentang manajemen penanganan narapidana. Namun demikian, dalam pelaksanaan studi tersebut tidak pernah merencanakan dan tidak pernah pula melakukan kunjungan ke penjara Guantanamo," ujar Menkum HAM Amir Syamsuddin dalam siaran pers kepada okezone, di Jakarta, Rabu (15/2/2012). Terkait dengan tuduhan adanya kucuran dana Rp1 triliun dari Pemerintah AS, Kemenkumham dalam hal ini Ditjenpas menegaskan pihaknya tidak pernah menerima kucuran dana sedikitpun dari Pemerintah AS sebagai konsesi bagi Pemerintah AS serta FBI untuk memeriksa para narapidana di sejumlah Lapas. "Kemenkum HAM juga tidak pernah menyediakan ruang khusus bagi Pemerintah Amerika Serikat untuk membentuk biro interogasi di dalam Lapas. Jikapun telah dilakukan assessment bagi narapidana di sejumlah Lapas, maka sebenarnya assessment tersebut dilakukan sendiri oleh petugas pemasyarakatan (tidak melibatkan pihak lain) dengan menggunakan instrumen yang disebut need and risk assessment dan Violent Extrimist Risk Assesment (VERA)," paparnya. Pengembangan instrumen-instrumen tersebut lanjut dia merupakan hasil kerjasama antara Ditjenpas dengan Corrective Service New South Wales (NSW) Australia. Instrumen inilah yang kemudian digunakan oleh petugas pemasyarakatan untuk melakukan wawancara atau konseling terhadap narapidana secara umum (tidak hanya narapidana teroris). "Dimana, hasil wawancara inilah yang akan dijadikan dasar bagi petugas pemasyarakatan untuk menyusun program pembinaan yang tepat bagi narapidana. Berdasarkan penjelasan di atas, kami tegaskan bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Neta S. Pane (Ketua Presidium IPW) adalah tidak benar, apalagi mengatakan AS maupun FBI telah mengacak-acak Lapas di Indonesia," Kemenkum HAM ke depan akan tetap menjalin kerjasama internasional dengan berbagai negara, tidak terkecuali AS dengan tetap memperhatikan kehormatan bangsa dan negara. Sebelumnya diberitakan, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta Saputra Pane mengecam Kemenkum HAM yang melakukan pembiaran terhadap pembangunan kantor Biro Interogasi Amerika Serikat (AS) di sejumlah Lembaga permasyarakatan (LP). Neta menyebut, Kemenkum HAM mendapat bantuan Rp1 triliun per tahun atas aksi pembiaran tersebut. Sementara itu, pemerintah AS dan FBI mendapat konsensi bebas memeriksa para narapidana Indonesia di sejumlah LP, terutama narapidana kasus terorisme. Menurut Neta, Kantor Biro Interogasi AS tersebut berukuran 4x7 meter. Di dalamnya terdapat fasilitas dan peralatan lengkap untuk melakukan interogasi. Seperti ruang kaca pengontrol, lampu sorot pemeriksaan, alat rekam, alat sadap, dan alat-alat interogasi lainnya. Dalam melakukan interogasi terhadap narapidana, pihak AS nantinya akan didampingi oleh petugas Dirjen Lapas. (put)
 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0