Bapas Balikpapan Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK dan IKM

Balikpapan, INFO_PAS – Jajaran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Balikpapan dukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam kerangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Hal ini ditegaskan lewat keikutsertaan jajaran Bapas Balikpapan dalam Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK dan IKM, Rabu (30/3) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan.

Dalam kesempatan ini, Bapas Balikpapan diwakili oleh Budi Purwadi selaku Kepala Bapas beserta perwakilan kelompok kerja 6 dan operator survei IPK/IKM. Pada kegiatan ini, Bapas Balikpapan memberikan testimoni pengalaman Pembangunan ZI dalam manajemen pengelolaan survei IPK dan IKM tahun 2021 sehingga berhasil meraih predikat WBK.

“Mengingat tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini masing-masing satuan kerja (satker) dituntut memberikan pelayanan terbaik dan mampu melebihi harapan dari masyarakat, maka kami menerapkan manajemen pengelolaan terpadu dengan melibatkan tim yang mampu mengelola survei IPK dan IKM yang dapat tercapai dari atas hingga implementasi kepada masyarakat,” ujar Budi.

Mengingat kebutuhan penerima layanan yang semakin cepat, mudah, dan murah, Bapas Balikpapan juga menerapkan strategi pengelolaan grup secara virtual untuk mengakomodir kebutuhan dan keluhan setiap pengguna layanan. Hal ini menjadi jembatan untuk bisa saling mengetahui apa saja yang masih perlu menjadi bahan evaluasi bagi Bapas Balikpapan dalam meningkatkan bagian pelayanan agar makin baik. 

“Kita sebagai satker wajib melakukan adaptasi atas perkembangan teknologi, tidak boleh menutup mata, dan harus berbuat yang lebih baik dari hari ke hari,” tambah Budi.

Selain Bapas Balikpapan, giat ini juga diikuti seluruh satker di wilayah Kalimantan Timur dan Utara secara hibrida, yaitu virtual dan langsung. Adapun penyelenggaranya adalah Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur-Utara. (IR)

Kontributor: Bapas Balikpapan