Cek Pelayanan Publik, Lapas & Rutan Kedatangan Tim Divisi Bidang HAM Kanwil Maluku

Saparua, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Saparua kedatangan tim dari Divisi Hukum Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian HAM (Kemenkumham) Maluku, Kamis (14/10). Kedatangan ini bertujuan memverifikasi diseminasi pelayanan publik berbasis HAM di Lapas Saparua menyangkut pemenuhan layanan bagi kaum difabel, pemenuhan layanan HAM bagi masyarakat sekitar, ruang menyusui dan ruang bemain anak, serta penyediaan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas).

Ernes Laturette selaku Kepala Lapas Saparua, mengungkapkan alasannya bersama jajaran belum mengusulkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK/WBBM) tahun ini dikarenakan kondisi bangunan Lapas sebelumnya. "Kondisi Lapas Saparua sebelumnya masih menggunakan bangunan lama sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk diusulkan WBK,” ungkapnya.

Bila bangunan baru Lapas telah rampung, Ernes siap untuk meraih predikat WBK pada kesempatan selanjutnya. "Kami akan berusaha meraih predikat WBK tahun depan,” tegasnya.

Sementara itu, Diana Retraubun selaku Kepala Subbidang Pemajuan HAM yang memimpin kunjungan tersebut mengatakan pelayanan publik berbasis HAM merupakan hal wajib bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis. "Pelayanan publik berbasis HAM merupakan kriteria menuju WBK/WBBM,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Virginia Wattimena selaku Pengolah dan Penyusun Data Yankomas meminta Lapas Saparua menyediakan Pos Yankomas untuk menerima setiap laporan, baik dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), masyarakat, petugas yang memiliki permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. “Yankomas hadir dalam pemenuhan HAM di mana negara menyediakan akses komunikasi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM,” urainya.

Terkait Pos Yankomas, pihak Lapas menjelaskan saat ini sudah memiliki petugas yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Yankomas sehingga lebih mudah dalam penyedian Pos Yankomas. Selanjutnya, rombongan melihat kondisi Lapas yang baru dibangun dan ruangan-ruangan yang akan dijadikan tempat pelayanan publik berbasis HAM. 

Sehari berselang, Jumat (15/10) giliran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Masohi yang disambangi Kepala Bidang (Kabid) HAM Kanwil Kemenkumham Maluku, Moksen Hasan, Kunjungan dilakukan untuk memverifikasi data hasil survei online Indeks Prestasi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) di Rutan Masohi.

Kepala Rutan Masohi, Bayu Muhammad, menerima langsung kunjungan, lalu mengajak Kabid HAM untuk melihat sarana prasarana pembinaan yang diberikan Rutan Masohi kepada WBP meliputi ruang pangkas “Nyonk Barbershop”, perpustakaan “Manusela Brain” yang baru saja diresmikan beberapa hari lalu, serta lahan perkebunan. Bayu menyampaikan kesulitan Rutan Masohi dalam memenuhi responden survei IPK-IKM kepada pengunjung, yaitu kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi yang dimiliki masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga turut mempengaruhi karena masih banyak yang belum memiliki handphone.

Kendala lainnya adalah jangkauan sinyal yang belum tersedia di beberapa wilayah, salah satunya karena medan area pegunungan, lembah, dan pulau. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat jajaran Rutan Masohi dalam pemenuhan survei IPK-IKM.

“Pada saat pelaksanaan video call oleh WBP, petugas kami mengarahkan keluarga WBP agar berpartisipasi dalam pengisian survei. Demikian juga bagi pengunjung yang datang untuk melakukan penitipan barang makanan, petugas layanan dengan sigap mengarahkan untuk berpartisipasi,” ujar Bayu.

Selain pengisian oleh pengunjung, petugas juga mendapat pemantauan langsung dari jajaran struktural dalam pengisian survei integritas agar seluruh komponen yang dibutuhkan dalam survei IPK-IKM terpenuhi. Untuk memastikan Rutan Masohi telah memberikan pembinaan yang sesuai, dilakukan tanya jawab langsung dengan WBP terkait kualitas pembinaan dan sarana yang mereka terima.

“Terus berikan yang terbaik kepada WBP agar keluarga mereka di luar merasakan bahwa para WBP dibina dengan benar di Rutan Masohi sehingga akan sukarela berkontribusi dalam pengisian survei IPK-IKM,” pesan Moksen.

Rutan Masohi menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku yang sudah datang untuk mengevaluasi dan membantu mereka mencari solusi bersama untuk memecahkan kendala yang dihadapi. Pihak Rutan juga yakin petugasnya mengerti dengan baik mekanisme survei IPK-IKM sehingga kendala dan kesulitan dijadikan tantangan tersendiri dengan melaksanakan tiga semangat, yakni kebersamaan, kekeluargaan, dan solusi serta buang jauh mental blocking. (IR)

Kontibutor: Lapas Saparua, Rutan Masohi