Ditjenpas Perkuat Pembinaan Kemandirian Warga Binaan melalui Sinergi Lintas Kementerian/Lembaga

Lembang, INFO_PAS – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) perkuat pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Upaya tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), serta Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilaksanakan pada kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan Angkatan IV di Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja, Lembang, Sabtu (11/10).

Kerja sama ini bertujuan memperluas akses pelatihan vokasi, pendampingan usaha, serta penempatan kerja bagi Warga Binaan agar siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang relevan dan berdaya saing. Sinergi tersebut juga menjadi langkah strategis Pemasyarakatan dalam mendukung program pemberdayaan kelompok rentan dan memperkuat upaya pencegahan residivisme.

Sekretaris Ditjenpas, Gun Gun Gunawan, menegaskan pembinaan kemandirian memiliki peran penting dalam keberhasilan reintegrasi sosial Warga Binaan. “Masa depan Warga Binaan setelah mereka selesai menjalani pidana di Lapas, Rutan, dan LPKA sangat penting. Kemandirian mereka setelah kembali ke masyarakat akan berpengaruh positif terhadap perlindungan masyarakat dari pengulangan tindak pidana,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja, menambahkan keterlibatan Warga Binaan dalam kegiatan pembinaan turut berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan. “Makin banyak Warga Binaan yang mengikuti pembinaan kepribadian maupun kemandirian, makin rendah risiko terjadinya gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkoba,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung kemandirian Warga Binaan melalui kolaborasi lintas sektor. “Pemerintah harus hadir untuk memastikan Warga Binaan memiliki keterampilan, peluang wirausaha, dan akses kerja setelah kembali ke masyarakat. Melalui kerja sama ini, kami menghadirkan ekosistem pelatihan terintegrasi yang mencakup pelatihan teknis, konseling bisnis, akses pasar, dan bantuan modal,” harapnya.

Senada, Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Darmawansyah, menyebut Warga Binaan sebagai kelompok rentan yang harus menjadi prioritas dalam program pemberdayaan. “Warga Binaan merupakan kelompok rentan stigma yang perlu difasilitasi untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak. Kolaborasi ini membuka ruang pemberdayaan yang lebih luas bagi mereka,” katanya.

Melalui kerja sama antara Kemenimipas dengan Kemenaker dan BNN, Ditjenpas menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembinaan Pemasyarakatan yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Sinergi ini menjadi bagian dari transformasi Pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem pembinaan yang tidak hanya menumbuhkan kemandirian Warga Binaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (df)