Kabapas Pati Hadiri Sosialisasi Penataan Unit Organisasi Eselon III ke Bawah pada Kemenkumham

Semarang, INFO_PAS – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pati yang diwakili Kepala Bapas Pati, Giyanto, didamping dua Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menghadiri sosialisasi Penataan Unit Organisasi Eselon III ke Bawah pada Kementerian/Lembaga, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jumat (20/12). Bertempat di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Tengah, sosialisasi ini menghadirkan Assesor SDM Aparatur Ahli Utama, M. Arifin. Hadir pula Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Tengah, para Kepala Divisi, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Tengah, pejabat pengelola kepegawaian, dan para pejabat fungsional PK.

"Kegiatan ini merupakan sesuatu yang baru, kegiatan yang kami tunggu-tunggu. Sudah diketahui bersama kebijakan perampingan ini merupakan hal baru, yakni pemerintah akan menghapus Eselon III ke bawah. Dari sosialisasi inilah semoga semuanya akan menjadi jelas, kapan, apa, dan bagaimana kebijakan pemerintah tersebut," harap Giyanto.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tarsono, menjelaskan Presiden telah menyampaikan salah satu fokus kebijakan ini adalah perampingan dan penataan birokrasi ataupun organisasi dimana Eselon III, IV, dan V akan dihilangkan sehingga birokrasi cukup Eselon I dan II.

“Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah bergerak cepat dengan statemen yang cukup mengejutkan bahwa penataan itu akan diselesaikan tahun 2020, khususnya Eselon III, IV dan V,” jelasnya.

Setelah narasumber menyampaikan paparan terkait dengan perampingan birokrasi dan organisasi, kegiatan dilanjutkan dengan dialog tanya jawab antara narasumber dengan peserta. Salah satu pertanyaan datang dari Giyanto mewakili Bapas Pati.

“Dalam hal perampingan dan penataan organisasi, kami lebih siap karena petugasnya kebanyakan PK sebagai jabatan fungsional sehingga restrukturisasi sangat diperlukan di bapas seperti halnya telah dilakukan di Pengadilan Negeri dimana hakim juga merupakan Ketua Pengadilan. Demikian juga dengan bapas, diharapkan Kepala Bapas juga menjadi pejabat fungsional,” harap Giyanto.

Kontributor: Muslim