Kanwil Ditjenpas Papua Barat Gandeng Media, Perkuat Keterbukaan Informasi Pemasyarakatan

Manokwari, INFO_PAS - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Papua Barat konsisten bangun sistem Pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tribun Papua Barat sebagai langkah strategis dalam memperluas akses informasi publik, Rabu (6/5).

Kepala Kanwil Ditjenpas Papua Barat, Hensah, menegaskan bahwa kolaborasi dengan media massa merupakan bagian dari transformasi Pemasyarakatan menuju institusi yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pemasyarakatan hari ini harus hadir secara terbuka dan informatif. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan seluruh program pembinaan, pelayanan, dan inovasi dapat diketahui masyarakat secara luas. Ini juga menjadi ruang komunikasi dua arah, di mana masyarakat dapat memahami sekaligus memberikan masukan bagi kami,” tegas Hensah.

Melalui PKS ini, Ditjenpas Papua Barat bersama Tribun Papua Barat akan meningkatkan diseminasi informasi terkait tugas dan fungsi Pemasyarakatan, mulai dari pembinaan Warga Binaan, pelayanan publik, hingga program reintegrasi sosial. Dengan dukungan media, informasi diharapkan dapat tersampaikan lebih cepat, akurat, dan berimbang kepada masyarakat.

General Manager Tribun Papua dan Papua Barat, Heru Budi Kuncara, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai sinergi antara media dan Pemasyarakatan penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.

“Kami melihat Pemasyarakatan di Papua Barat memiliki banyak program positif yang perlu diketahui publik. Melalui kerja sama ini, kami siap menjadi jembatan informasi agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mendukung program pembinaan,” ujarnya.

Lebih jauh, kerja sama ini juga diharapkan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan, baik melalui kemitraan, pemberdayaan, maupun dukungan terhadap reintegrasi sosial Warga Binaan setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

Selain itu, publikasi program pembinaan, pelatihan kemandirian, hingga pemberdayaan ekonomi Warga Binaan diharapkan dapat memperkuat pemahaman bahwa Pemasyarakatan merupakan bagian dari solusi sosial untuk menekan angka residivisme dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Hensah juga mengajak masyarakat Papua Barat untuk turut terlibat aktif dalam mendukung Pemasyarakatan yang lebih terbuka dan humanis.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk bersama-sama membangun Pemasyarakatan yang lebih baik. Informasi yang terbuka adalah awal dari kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi keberhasilan pembinaan,” tutupnya.

Dengan sinergi antara Pemasyarakatan dan media, diharapkan tercipta ekosistem informasi yang transparan, partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat luas. (afn)

Kontributor: Humas Kanwil Ditjenpas Papua Barat