Kanwil Kalsel Koordinasikan WBP Agar Bisa Berpartisipasi Dalam Pemilu 2019

Banjarmasin, INFO_PAS – Sebanyak 4.363 dari 8.881 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) se-Kalimantan Selatan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik  (e-KTP) pada 17-19 Januari 2019 lalu. Sisanya sebanyak 4.444 WBP orang belum dilakukan perekaman dikarenakan bukan penduduk setempat dan tidak memiliki dokumen kependudukan sehingga dalam penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) belum bisa dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. Saat ini, WBP yang telah memperoleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) baru 4055 orang. Untuk itu KPUD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi dalam rangka evaluasi hasil perekaman e-KTP di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) se-Kalimantan Selatan, Kamis (7/2). Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Kepala Bidang Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Informasi, dan Komunikasi, Kusbiyantoro, menyatakan kurang lebih 50% WBP dikhawatirkan tidak bisa ikut memilih karena indentitas atau status kependudukannya tidak jelas. Untuk itu, pihaknya mencari solusinya untuk menndukung dan menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Dengan bisa terkamodirnya para WBP bisa memilih diharapkan ada kebijakan dari KPU dan Disdukcapil untuk mengindentifikasi para WBP yang belum bisa melakukan perekaman sebagaimana syarat untuk dapat memilih. “Kami siap bekerja sama dan berkolaborasi agar para WBP mempunyai hak suara seusai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kami akan menjaga netralitas para petugas,” janjinya. [caption id="attachment_72763" align="aligncenter" width="300"] koordinasi dengan KPU[/caption] Kegiatan yang diikuti seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Kalimantan Selatan ini turut dihadiri perwaailan Disdukcapil dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) Kalimantan Selatan, Iwan Setiawan, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Edy Ariansyah, dan jajarannya. “Seluruh rakyat indonesia yang sudah berusia 17 tahun mempunyai hak untuk memilih dan meupakan hak asasi manusia, tanpa terkecuali termasuk para WBP yang tentunya jangan sampai hak suaranya hilang karena masalah administratif saja bila mengacu pada undang-undang dimana yang menjadi persyaratan yaitu memiliki e-KTP atau Surat Keterangan, namun kenyataan di lapangan masih ditemukan kendala baik dalam proses perekaman maupun kendala lainnya,” tutur Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan, Iwan Setiawan. Sementara itu Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Edy Ariansyah menyampaikan permasalahan pada database untuk mengindentifikasi status WBP sehingga memiliki identitas untuk diberikan status DPTb atau DPK kepada para WBP yang belum memiliki identitas agar bisa memperoleh hak suara. “Semoga mereka bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Kami juga menunggu hasil dari rapat koordinasi yang diikuti perwakilan Disdukcapil se-Indonesia apakah hasilnya juga menyinggung atau membahas pemasalahan ini karena ini mungkin juga terjadi pada seluruh daerah di Indonesia,” harapnya.     Kontributor: Humas Kanwil