Kanwil Kalsel Raih 2 Penghargaan dari Menkumham

Jakarta, INFO_PAS – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan meraih penghargaan terbaik pertama tahun 2018 selaku Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kategori kanwil. Selain itu, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan juga kembali meraih prestasi sebagai kanwil terbaik II atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2018. Dua penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dalam acara Rapat Kerja Kolaborasi Pengelolaan dan Supervisi Tahun 2018 di lingkungan Kemenkumham, Rabu (28/11) di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Kepala Pusat Dokumentasi JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yasmon Rangkayo menyampaikan selamat kepada unit eselon I dan kanwil yang telah mendapatkan penghargaan sebagai Pengelola JDIH Terbaik. [caption id="attachment_69420" align="aligncenter" width="300"] Kanwil Kalsel Raih 2 Penghargaan dari Menkumham

Jakarta, INFO_PAS – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan meraih penghargaan terbaik pertama tahun 2018 selaku Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kategori kanwil. Selain itu, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan juga kembali meraih prestasi sebagai kanwil terbaik II atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2018. Dua penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dalam acara Rapat Kerja Kolaborasi Pengelolaan dan Supervisi Tahun 2018 di lingkungan Kemenkumham, Rabu (28/11) di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Kepala Pusat Dokumentasi JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yasmon Rangkayo menyampaikan selamat kepada unit eselon I dan kanwil yang telah mendapatkan penghargaan sebagai Pengelola JDIH Terbaik. [caption id="attachment_69420" align="aligncenter" width="300"] penghargaan untuk Kanwil Kalsel[/caption] “Semoga unit eselon I dan kanwil yang lain juga semakin memberikan perhatian dan dukungan bagi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum,” harapnya. Ia menguraikan sampai saat ini sudah lebih 200 kementerian/lembaga negara, pemerintahan yang sudah memiliki JDIH dan terintegrasi dengan portal JDIH Nasional. “Masih ada sekitar 1400 anggota JDIH lagi yang harus disupervisi dan dikuatkan di seluruh Indonesia,” tambah Yasmon. Acara ini juga dirangkaikan dengan pendatanganan nota kesepahaman antara Kemenkumham dan Kementerian Agara terkait pembinaan mental bagi para pegawai Kemenkumham dan Warga Binaan Pemasyarakatan.           Kontributor: Humas Kanwil

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0