Kanwil Kemenkum HAM Banten Bikin Lapas Industri

Serang – Dalam rangka melakukan pembinaan kepada warga binaan di lapas, di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Banten, akan membetuk lapas industri. Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Banten Enny Purwaningsih, program Lapas Produktif sudah berjalan dengan baik. Sejumlah karya warga binaan sudah bisa dinikmati. “Untuk di wilayah Lapas Serang dengan hasil karya warga binaan jahe merah, sudah bisa dinikmati oleh para pengunjung,” kata Enny usai melakukan kegiatan telekonferensi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Direktur Jenderal (Dirjen) PAS I Wayan K. Dusak, dan 33 Kanwil se-Indonesia, di kantor Kanwil Kemenkum HAM Banten, Selasa (5/4). Ia mengaku, untuk tahun ini pihaknya akan menjadikan Lapas Produktif sebagai Lapas Industri. Artinya, produksi warga binaan akan dijadikan sebagai industri yang bisa dinikmati tidak hanya oleh pengunjung, namun juga akan melibatkan instansi terkait. “Banyak karya warga binaan yang bisa dijual bebas, seperti kerajinan tangan, jahe merah dan furnitur yang tentunya akan melibatkan isntansi terkait lainnya,” ungkapnya. Adapun produk yang bisa dijual bebas diantaranya adalah, kerajinan wadah tisu, kue-kue kering dan budidaya lele yang berada di Lapas Pemuda Tangerang. “Dalam waktu dekat kami akan melakukan kerjasama dengan pemda setempat, untuk memasarkan hasil karya warga binaan. Kami juga memiliki wadah yang setiap tahunnya melakukan pameran hasil karya warga binaan,” tegasnya. Terkait over kapasitas yang terjadi di sejumlah lapas dan rutan di Kanwil Kemenkum HAM, Enny mengatakan, over kapasitas warga binaan untuk wilayah banten sebanyak 43 persen, dengan kasus narkotika sebanyak 52 persen.“Untuk menanggulangi hal tersebut, kami memiliki dua program. Yaitu jangka panjang dan jangka pendek,” katanya. Untuk jangka pendek, lanjutnya, rencananya akan memindahkan 60 orang warga binaan yang berada di lapas dan rutan yang berada di Banten ke Lapas Nusakambangan. “Tidak hanya itu, kami juga memiliki Lapas Klas III Cilegon yang memiliki kapasitas 700 orang, dan hanya terisi 400 orang. Artinya, kami bisa memindahkan lapas dan rutan yang penuh sekali ke Lapas Cilegon,” ungkapnya. Dengan demikian, kata Enny, maka akan terjadi pemerataan warga binaan di lapas dan rutan yang berada di bawah naungan Kanwil Kemenkum HAM Banten. “Sehingga over kapasitas bisa segera ditanggulangi,” ungkapnya. Sedangkan untuk jangka panjang, Kanwil Kemenkum HAM Banten sesuai araha Menkum HAM, akan melakukan penambahan pegawai baru, serta melakukan penambahan sarana dan prasarana di lapas dan rutan.“Tentunya ini merupakan komunikasi antara Pak Menkum HAM, dengan pak Menpan RB terkait dengan penambahan pegawai di jajaran lapas dan rutan,” imbuhnya. Di lokasi yang sama Salmon Pardede Direktur Penyidik dan Penyelesaian Sengketa di Kemenkum HAM Pusat mengatakan, kegiatan telekonferensi salah satu upaya dan bukti keseriusan Kemenkum HAM untuk melakukan koordinasi terkait perang terhadap narkotika. “Kami tidak hanya melakukan telekonferensi sebagai salah satu bentuk koordinasi, untuk memerangi narkotika. Kami juga melakukan tes urine dari staf hingga pejabat eselon dua, sebagai bukti bahwa kami perang terhadap narkotika,” imbuhnya.(satibi) Sumber : bantenraya.com