Kawal Aset Negara, Kanwil Ditjenpas Papua Barat Tinjau Lahan Relokasi Lapas Manokwari

Manokwari, INFO_PAS – Pemenuhan sarana dan prasarana Pemasyarakatan yang representatif, aman, serta berbasis Hak Asasi Manusia jadi salah satu perhatian Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Papua Barat. Hal tersebut dilakukan melalui peninjauan lapangan dan audiensi penanganan lahan relokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Manokwari bersama Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Hubungan Kemasyarakatan, Ahmad Fanani, Kamis (17/9).

Peninjauan langsung dipimpin Kepala Kanwil Ditjenpas Papua Barat, I Putu Murdiana, bersama jajaran UPT Pemasyarakatan se-Kota Manokwari. Kunjungan difokuskan untuk memeriksa kondisi fisik lahan yang telah melalui tahapan penataan awal (land clearing), sekaligus memetakan langkah pengamanan aset dari potensi penguasaan secara ilegal.

Dalam audiensi usai peninjauan, Kanwil Ditjenpas Papua Barat paparkan kondisi pembangunan relokasi Lapas Manokwari yang saat ini mengalami penangguhan sementara sebagai dampak penyesuaian efisiensi anggaran kementerian.

I Putu Murdiana tegaskan pentingnya keberlanjutan alokasi anggaran pembangunan agar lahan yang telah siap dibangun dapat dimanfaatkan dan tidak berisiko menghadapi klaim sepihak.

“Lahan ini telah melalui proses pematangan area (land clearing) dan siap untuk dibangun. Kami di Kanwil Ditjenpas Papua Barat sangat berharap keberlanjutan fisik pembangunan relokasi Lapas Manokwari dapat terus diperjuangkan menjadi prioritas. Langkah ini krusial untuk mencegah potensi penyerobotan atau penguasaan lahan secara liar oleh oknum masyarakat, sekaligus mewujudkan sarana hunian pemasyarakatan yang manusiawi dan aman di Papua Barat,” tegas I Putu Murdiana.

Menanggapi paparan tersebut, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ahmad Fanani, S.IP., M.Han., apresiasi langkah Kanwil Papua Barat dalam mengamankan Barang Milik Negara (BMN) serta menyerap aspirasi kebutuhan UPT di daerah.

“Kami melihat langsung bahwa kondisi lahan relokasi ini memang sudah siap untuk ditindaklanjuti. Hasil peninjauan objektif dan potensi risiko BMN ini akan kami teruskan kepada Pimpinan Kementerian dan unit Eselon I terkait agar penanganan serta pengalokasian kelanjutan pembangunannya dapat diformulasikan secara optimal,” ungkap Ahmad Fanani.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Ditjenpas Papua Barat bersama instansi pengamanan dan pemerintah daerah setempat akan intensifkan pengawasan fisik secara berkala di area lahan relokasi. Persiapan dokumen teknis juga dimatangkan agar saat alokasi anggaran direalisasikan, pengerjaan konstruksi dapat segera berjalan. (afn)

Kontributor: Humas Kanwil Ditjenpas Papua Barat