Jakarta, INFO_PAS – Menteri Hukum dan HAM RI, membuka secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Tahun 2018, bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (02/07).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat negara diantaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diwakili oleh Anggota BPK I Agung Firman Sampurna.
Kegiatan Rapat Koordinasi tersebut bertemakan “value for money†yaitu Tuntutan baru transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik dalam menjalankan aktivitasnya. Merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
“Rapat Kerja kali ini mengusung tema “Value for Moneyâ€. Suatu tema yang pendek, tetapi mempunyai makna dan dampak yang besar bagi keberhasilan organisasi. Ada alasan mengapa rakor kita kali ini mengusung tema tersebut, karena kita sama-sama ingin mengubah paradigma dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang diamanahkan kepada kita dengan benar. Artinya, kita tidak semata-mata hanya melakukan penyerapan anggaran saja atau hanya pada tataran istilah harus menghabiskan anggaran, tapi bagaimana bisa mengoptimalkan anggaran agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan, sehingga output, outcome, ataupun sampai ke impact dapat terwujud secara nyata di Kementerian Hukum dan HAM,†ujar Menteri Hukum dan HAM YAsonna H Laoly.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur memuji Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi terbaik dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil bahkan kemenkumha menjadi Role Model penerimaan CPNS di Seluruh Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi teman teman di kemenkumham dapat secara konsisten menyelenggarakan penerimaan CPNS dengan terbuka, dan hal ini dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas, terutama masyarakat yang keluarganya mendaftar CPNS Kemenkumham, bayangkan saja, pelamar di Kemenkumham mencapai Jutaan orang, hal itu merupakan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kemenkumham,â€Jelasnya.
Senada dengan Menpan RB, Ketua Ombudsman RI, Â Amzulian Rifai, juga menilai hasil kinerja Kemenkumham saat ini sudah semakin baik, hal ini dibuktikan dengan pelayanan masyarakat terutama di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan negara sudah tidakberbelit belit dan semakin transparan.
“Kinerja kemenkumham semakin baik, hal ini terbukti pada saat saya berkunjung ke Lapas atau Rutan untuk melihat data, datanya cepat tersaji dan tidak berbelit belit serta pelayanan masyarakat yang cepat dan transparan,†ungkapnya.
Aparatur Sipil Negara Kemenkumham harus bergerak lincah dan bekerja menghasilkan kinerja yang berkualitas, dengan mengoptimalkan kemampuan dalam merencanakan, mengaplikasikan, dan mampu mengevaluasi kinerja secara baik.
Jajaran Kemenkumham juga harus tangguh. Mampu tetap berdiri tegak saat jatuh atau tertimpa permasalahan yang berat. Harus mempunyai etos kerja yang tinggi dan pantang menyerah dalam menaklukan tantangan yang dihadapi dalam birokrasi saat ini.