Meski Rutan & Lapas Banyak Masalah, MenPAN-RB Sebut Pengelolaan Sudah Baik

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggelar teleconference dengan jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) di seluruh Indonesia terkait pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN). Dalam kesempatan itu MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi akuntabilitas di kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly tersebut. Beberapa unit pelaksana teknis dan pelayanan publik di Kemenkum HAM, dinilai Yuddy sudah cukup baik sehingga harus dijadikan contoh bagi lembaga lainnya. Salah satunya pengelolaan lembaga pemasyarakatan (LP atau lapas). Padahal selama ini lapas dan rutan dihadapkan pada segudang persoalan. Mulai dari kelebihan kapasitas, kekurangan sipir, kerusuhan dan bentrokan yang kerap terjadi di dalam lapas dan rutan, pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas hingga kasus tahanan kabur. "Misalnya Imigrasi (Kemenkum HAM) yang bisa dijadikan standar bagi wilayah kerja lainnya. Begit

Meski Rutan & Lapas Banyak Masalah, MenPAN-RB Sebut Pengelolaan Sudah Baik
Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggelar teleconference dengan jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) di seluruh Indonesia terkait pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN). Dalam kesempatan itu MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi akuntabilitas di kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly tersebut. Beberapa unit pelaksana teknis dan pelayanan publik di Kemenkum HAM, dinilai Yuddy sudah cukup baik sehingga harus dijadikan contoh bagi lembaga lainnya. Salah satunya pengelolaan lembaga pemasyarakatan (LP atau lapas). Padahal selama ini lapas dan rutan dihadapkan pada segudang persoalan. Mulai dari kelebihan kapasitas, kekurangan sipir, kerusuhan dan bentrokan yang kerap terjadi di dalam lapas dan rutan, pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas hingga kasus tahanan kabur. "Misalnya Imigrasi (Kemenkum HAM) yang bisa dijadikan standar bagi wilayah kerja lainnya. Begitu juga pengelolaan LP yang sudah cukup baik sehingga bisa juga dijadikan standar pengelolaan LP di berbagai wilayah," ujar Yuddy di kantor Imigrasi Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/5). Yuddy menegaskan, pelayanan dan kepuasan masyarakat atas kinerja aparatur sipil negara di masing-masing lembaga, dijadikan tolak ukur baik-buruknya sebuah pemerintahan di mata masyarakat dan di mata internasional. Politisi Hanura ini mengingatkan, aparatur negara ditantang mengimplementasikan penafsiran Revolusi Mental sebagai dasar kinerja seluruh aparatur sipil negara di pemerintahan Jokowi-JK. "Karena kita melayani masyarakat, kepuasan mereka akan menjadi indikator persepsi internasional, apakah kita punya pemerintahan yang baik atau tidak. Hal-hal yang kecil dan menjadi kelemahan pemerintah akan terbuka dan bisa menjadi persepsi buruk di mata masyarakat dan dunia internasional," ujar Yuddy.(M.Yudha) Sumber : merdeka.com

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0