Opini: Papua Barat harus Segera Bangun Lapas Baru

"Sebagai aktivis LSM saya ingin mendesak Gubernur Papua Barat dan jajarannya agar peka dan segera membantu dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan lapas baru dengan status kelas I A di Manokwari sebagai Ibukota Propinsi Papua Barat"   Jayapura (ANTARA Sulsel) - Aktivis dari lembaga swadaya masyarakat Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari berpendapat bahwa perlu adanya pembangunan Lembaga Pemasyarakatan yang baru di Ibu Kota Provinsi Papua Barat. "Sudah saatnya Pemprov Papua Barat berpikir dan membantu mengadakan pembangunan Lapas baru, mulai dari penyediaan lahan dan bantu membangun baru karena Lapas yang ada saat ini sudah sangat tidak layak," kata Direkturk Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy dalam siaran pers yang dikirimkan kepada Antara di Jayapura, Minggu. Menurutnya, salah satu ujung tombak di dalam konteks penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan yang hidup

"Sebagai aktivis LSM saya ingin mendesak Gubernur Papua Barat dan jajarannya agar peka dan segera membantu dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan lapas baru dengan status kelas I A di Manokwari sebagai Ibukota Propinsi Papua Barat"   Jayapura (ANTARA Sulsel) - Aktivis dari lembaga swadaya masyarakat Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari berpendapat bahwa perlu adanya pembangunan Lembaga Pemasyarakatan yang baru di Ibu Kota Provinsi Papua Barat. "Sudah saatnya Pemprov Papua Barat berpikir dan membantu mengadakan pembangunan Lapas baru, mulai dari penyediaan lahan dan bantu membangun baru karena Lapas yang ada saat ini sudah sangat tidak layak," kata Direkturk Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy dalam siaran pers yang dikirimkan kepada Antara di Jayapura, Minggu. Menurutnya, salah satu ujung tombak di dalam konteks penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat di wilayah Propinsi Papua Barat adalah dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemasyarakatan yang diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas sendiri dalam konteks penyelenggaraan tugas kenegaraan, berada di bawah Direktorat Lapas yang ada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan di Papua Barat, Kantor WIlayahnya berada di Arfai Gunung-Manokwari," katanya. Di Papua Barat terdapat Lapas di Manokwari, Sorong dan Fakfak. Kemudian terdapat juga Rumaha Tahanan Negara (Rutan) di Teminabuan dan Bintuni. Sementara sesuai aturan perundangan yang berlaku di sebuah Ibukota Propinsi seperti halnya Manokwari seharusnya ada Lapas dengan status Kelas I A. Sementara yang dimiliki di Manokwari yaitu Lapas di Kampung Ambon hanya berstatus kelas I B dengan daya tampung penghuni sekitar 140 orang. Namun dalam kenyataan saat ini, Lapas Kelas I B Manokwari sedang menampung 160 lebih warga binaan/penghuni, yang berarti telah melebihi kapasitas daya tampungnya dan ini bisa membawa masalah-masalah di kemudian hari jika tidak segera teratasi dengan baik. "Sebagai aktivis LSM saya ingin mendesak Gubernur Papua Barat dan jajarannya agar peka dan segera membantu dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan lapas baru dengan status kelas I A di Manokwari sebagai Ibukota Propinsi Papua Barat," katanya. "Karena sangat mengherankan sekali pernyataan yang saya dapatkan dari seorang pegawai Lapas Manokwari. Jika mereka saat ini terpaksa merenovasi ruangan bengkel las di dalam Lapas untuk dijadikan kamar tidur dengan memasang papan diatas lantainya untuk mengantisipasi kemungkinan membludaknya penghuni lapas Manokwari dalam tahun 2014 ini," lanjutnya. Informasi atau berita itu, kata Yan, sangat menyedihkan karena sebenarnya sejauh yang diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui DIrektorat Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya sudah siapkan dana untuk membangun sebuah Lapas di Manokwari. "Akan tetapi masalahnya adalah soal pelepasan tanah yang tidak termasuk dalam plafon anggaran mereka yang seharusnya segera dianggarkan dan disiapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat," katanya. "Dan hal ini perlu segera ditindak lanjuti untuk dilaksanakan. Agar kedepannya penyelenggaraan pembinaan dan pemasyarakatan yang diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan di Papua Barat bisa terwujud dengan baik," katanya mengusulkan. Y. Alfrin   Sumber: http://makassar.antaranews.com/

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0