Peserta Lokakarya Nasional Pencegahan Teroris Akan Kunjungi Lapas Banjarmasin

Banjarmasin, INFO_PAS – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan lokakarya nasional dalam pencegahan ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 15-17 November 2017 itu akan membahas program Preventing/Countering Violent Extremism (P/CVE) dan bersama-sama menyusun work plan HARMONI serta mekanisme implementasi proyek tersebut. Lokakarya yang diikuti 12 kementerian atau lembaga tersebut akan dihadiri langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, Sihabbudin yang pernah menjabat Direktur Jenderal Pemasyarakatan periode 2011-2013 selaku Tim Perumus Rancangan Undang-undang Terorisme, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, F. Haru Tantomo, serta Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Ferdinand Siagian. Akan hadir pula Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Harun Sulianto, serta para pejabat adminstrator pada unit eselon I di lingkungan Kemenkumam. Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Imam Suyudi, merasa bangga karena Kota Banjarmasin menjadi tempat penyelengaraan lokakarya skala nasional dengan fokus deradikalisasi dan anti teroris atas kerja sama pemerintah Amerika Serikat dan Republik Indonesia ini. “Semoga dapat memberikan sumbangsih dalam kebijakan pemerintah,” harap Imam saat menerima laporan rencana kegiatan oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Andi Basmal, Senin (13/11). Rapat pemantapan pun terus dilakukan karena kesempatan ini juga akan digunakan untuk memperkenalkan budaya daerah melalui berbagai sajian makanan khas seperti soto banjar dan ketupat kandangan. “Peserta lokakarya akan diajak berwisata susur sungai mengunjungi pasar terapung yang hanya ada di Banjarmasin,” terang Kepala Divisi Administrasi, Edy MS Hidayat. Lokakarya ini dilaksanakan atas “Assistance Agreement” antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dalam penanggulangan terorisme. Kerja sama Kemenkumham dengan United States Agency International Development (USAID) berlanjut dimana pada bulan lalu Director Office of Democracy, Rights and Governance (DRG) USAID/Indonesia, David Hoffman, bertemu dengan Sekjen Kemenkumham. Dari pertemun tersebut Proyek CVE dinamakan “HARMONI” untuk selanjutnya dibentuk tim perumus terkait rencana proyek HARMONI Proyek CVE mengingat penanganan terorisme berkaitan dengan radikalisasi yang berujung pada intoleransi. Sebagai informasi, kerja sama dengan USAID dalam bidang CVE didasari pada kerja sama, kemitraan, dan pengembangan masyarakat sipil yang dapat menguntungkan kedua belah pihak sebagimana yang telah berlangsung antara Presiden RI dan Presiden Amerika Serikat mengenai  CVE dalam implementasi proyek MAJU, CEGAH, BERSAMA.       Kontributor: Humas Kanwil