Petugas Langgar Hukum, Menkumham: Pecat dan Pidana !!

Jakarta, INFO_PAS - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Yassona H. Laoly, menyampaikan keprihatinannya terhadap permasalahan Pemasyarakatan yang terus berulang. "Hari ini saya pakai pakaian hitam, saya berkabung," ujar Yasonna di Jakarta, Rabu (13/4). Keprihatinan Menkumhan dipicu temuan baru terkait pemberian fasilitas mewah kepada narapidanai bandar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Deli Serdang. "Saya minta Direktur Narkoba untuk memeriksa dan menahan Kalapas dan KPLP-nya. Siapa saja kalau menodai pekerjaan kita dan membuat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) malu, tidak cukup dipecat. Tanggung jawab pidana harus ada. Periksa secara pidana. Pecat pidana, no more," ujar Yassona di hadapan peserta pendidikan dan latihan serta taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam kuliah umum bertema Penegakan Hukum Melawan Narkoba di Graha Pengayoman, Jakarta. Kepada seluruh peserta kuliah umum, Menkumham meletakkan masa depan Kemenkumham di pundak mereka sebagai generasi muda. “Tidak hanya cukup pintar, perlu integritas, dan kejujuran. Bebaskan dari narkoba dan handphone. Masih banyak yang harus kalian dikerjakan," harapnya. Ia mengingatkan bahwa lapas merupakan bagian terbesar dari persoalan ini. “Rangkaian pemecatan ini tidak akan berhenti. Saya akan follow up terus. Saya ingatkan sekali lagi, tidak cukup dipecat, pidana! Dimana saja, kapan saja. Kalapas bertanggung jawab, KPLP tidak mungkin bermain sendiri," tegas Yassona. Menkumham menegaskan pentingnya birokrat yang tangguh, berintegritas, jujur, dan inovatif. “Saya punya harapan kepada Anda semua. Kalau kementerian ini bobrok, ini tanggung jawab kalian. Berikan yang terbaik untuk bangsa, to learn. Tidak hanya itu, to love. Terakhir, tinggalkan (legacy) terbaik untuk organisasi. Biarkan orang tahu saat kalian memimpin meninggalkan kenangan baik,” pesannya. Tak hanya itu, Menkumham meminta para peserta kuliah umum untuk meninggalkan zona nyaman. “Coba kerjakan yang baik, turun, dan cek ke dalam. Kalau ditemukan, tidak ada toleransi, tidak cukup pemecatan, saya akan telepon Kapolda-nya. Kalau perlu diproses pidana,” ujar Yasonna. Ibarat nila setitik rusak susu sebelanga, Menkumham menilai ini tidak hanya setitik. “Sudah dicanangkan zero tolerance, tapi masih ada peristiwa di Deli Serdang. Ini mentalitas tidak benar. Saya mohon maaf pada keluarganya. Sekali lagi, sanksi berat, tidak cukup pemecatan, pidana! Saya minta Pak Sekjen, Pak Irjen, yang seperti ini dipercepat,” tandasnya.     Penulis: JP & RZ