RDP Ditjenpas-DPR RI, Ini Paparan Dirjenpas

Jakarta, INFO_PAS – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) penuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Selasa (13/6). Sebelumnya, pekan lalu juga telah dilaksanakan RDP antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Komisi III DPR RI.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, dalam RDP ini menyampaikan Ditjenpas terus berkomitmen untuk melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi secara menyeluruh mulai dari optimalisasi anggaran tahun 2023, optimalisasi roadmap dan masterplan Revitalisasi Pemasyarakatan, optimalisasi layanan dan pemenuhan hak tahanan, serta optimalisasi kapasitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM). “Baik anggaran maupun standar pemenuhan hak bagi Warga Binaan di tahun 2023 hingga roadmap dan masterplan di satu, tiga, dan lima tahun ke depan, sudah kami persiapkan. Hal ini juga terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Pemasyarakatan,” urainya.

Dirjenpas juga memastikan permasalahan yang terjadi dalam hal anggaran, roadmap dan masterplan Revitalisasi Pemasyarakatan, hingga pemenuhan hak bagi Warga Binaan sepenuhnya akan dituntaskan sesegera mungkin. Menurutnya, meskipun masalah overcrowded sampai saat ini masih menjadi masalah bagi Pemasyaratan, namun pihaknya berkomitmen untuk tetap melaksanakan yang terbaik demi menunaikan tugas pelayanan kepada Warga Binaan.

“Kami pastikan persoalan di berbagai sektor, baik dari penyesuaian anggaran serta roadmap dan pemenuhan hak bagi Warga Binaan adalah prioritas bagi kami. Kalau overcrowded, saya kira adalah masalah bersama. Jadi, harus kita pecahkan bersama-sama demi kepentingan terbaik bagi Warga Binaan,” tambah Reynhard.

Penyampaian Dirjenpas mendapat tanggapan dari sejumlah fraksi partai yang hadir dalam RDP tersebut, salah satunya dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. Menurutnya, Pemasyarakatan harus membuat sejumlah perencanaan dalam roadmap yang lebih panjang, tidak hanya dalam jangka waktu 1-5 tahun saja.

“Saya membayangkan Pemasyarakatan punya roadmap yang sangat besar hingga 100 tahun ke depan. Negara kita sangat besar. Jadi, kita butuh fondasi yang besar juga dan perencanaan matang, khususnya bagi Pemasyarakatan ke depan,” harap Hinca.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap Pemasyarakatan dalam pemenuhan anggaran dan pemenuhan hak bagi Warga Binaan. “Saya sepenuhnya mewakili Fraksi Partai Demokrat yang hadir sepakat dengan pemenuhan anggaran bagi Ditjenpas. Kalau bisa jangan ada pengurangan. Kalau perlu ditambah lagi. Ini penting demi pemenuhan hak Warga Binaan,” tambah Hinca.

Senada, Siti Nurizka Puteri Jaya dari Fraksi Partai Gerindr juga menyoroti standar pemberian makanan dan kebutuhan dasar, khususnya bagi pemenuhan hak Warga Binaan. “Kalau untuk pemenuhan anggaran bagi kebutuhan dasar, yakni makanan dan kebutuhan lainnya, seperti keleompok rentan, ibu hamil, dan lainnya, saya rasa jangan dikurangi. Kalau bisa ditambah,” pintanya.

Sementara itu, Taufik Basari dari Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan Pemasyarakatan harus bergerak cepat dalam mengoptimalisasi fungsi Pemasyarakatan sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru disahkan. “Kami siap mendukung Pemasyarakatan dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang paradigma Pemasyarakatan yang baru. Saya rasa tidak hanya Warga Binaan, tetapi juga masyarakat, bahkan para generasi muda juga perlu tahu tentang paradigma penghukuman saat ini,” tegasnya.

RDP kali ini menyimpulkan bahwa DPR RI meminta Ditjenpas untuk membuat terobosan dan inovasi baru terhadap masterplan dan roadmap Pemasyarakatan untuk mengatasi sejumlah permasalahan. Selain itu, Pemasyarakatan perlu meningkatkan dan mengawasi secara ketat dengan cara mitigasi risiko terkait barang-barang terlarang dan ilegal yang beredar di Lapas maupun Rutan. DPR RI juga mendukung Ditjenpas dalam upaya membuka blokir anggaran dari Kementerian Keuangan RI sebagai pemenuhan hak bagi Warga Binaan. (O2).