Sinergi Lapas Perempuan Martapura–Disdukcapil, Sinkronisasi Data Dukung Layanan PBI Jaminan Kesehatan

Martapura, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Martapura gelar kegiatan sinkronisasi data kependudukan, Senin (27/4) di Aula Kunjungan. Langkah strategis ini dilakukan guna percepat pemenuhan hak administrasi kependudukan Warga Binaan, khususnya dalam mendukung akses layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Selatan serta Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjar. Sebanyak 40 Warga Binaan ikuti verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan perekaman biometrik guna memastikan keakuratan data dalam sistem nasional.

Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Rose Mery, menegaskan pentingnya validitas data kependudukan bagi Warga Binaan. “Pemenuhan hak identitas ini menjadi kunci agar Warga Binaan dapat mengakses program pembinaan dan bantuan pemerintah secara maksimal. Tanpa data yang valid, hak-hak dasar mereka berpotensi terhambat,” ujarnya.

Kepala Subseksi Registrasi, Yurike Violina, menambahkan bahwa keakuratan data menjadi prioritas dalam pengelolaan database Lapas. “Kami terus berupaya memastikan data Warga Binaan selaras dengan database Disdukcapil. Melalui sistem jemput bola ini, kendala NIK yang tidak terbaca dapat langsung diselesaikan secara cepat dan transparan,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Disdukcapil, Mitriyadi, menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mengatasi perbedaan data yang masih ditemukan di lapangan. “Kami menemukan adanya perbedaan data NIK antara catatan di Lapas dan database Disdukcapil. Melalui kegiatan ini, seluruh data diselaraskan kembali agar lebih akurat dan dapat digunakan untuk berbagai layanan publik,” ungkapnya.

Di sela kegiatan, jajaran Disdukcapil juga meninjau Seksi Kegiatan Kerja untuk melihat hasil kerajinan Warga Binaan. Kegiatan ini mendapat apresiasi sebagai wujud keberhasilan program pembinaan kemandirian.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh Warga Binaan memiliki data kependudukan yang valid sehingga dapat mengakses layanan publik, termasuk jaminan kesehatan. Sinergi ini juga menjadi langkah konkret dalam memberikan kepastian identitas dan mendukung proses reintegrasi sosial Warga Binaan. (afn)

Kontributor: Humas Lapas Perempuan Martapura