Bapas Banjarmasin Perkuat Sinergi dengan Pemkab Tanah Laut, Dorong Implementasi KUHP Nasional

Pelaihari, INFO_PAS – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin terus perkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung implementasi pembaruan hukum pidana nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui silaturahmi dan koordinasi yang dilakukan Kepala Bapas I Banjarmasin, Nirhono Jatmokoadi, dengan Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, Kamis (2/7).

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif dengan fokus pembahasan mengenai penguatan sinergi antara Bapas dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut dalam mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, khususnya terkait pelaksanaan pidana kerja sosial, pidana pelayanan masyarakat, dan program latihan kerja bagi Klien Pemasyarakatan. Apalagi, implementasi pidana alternatif sebagaimana diatur dalam KUHP memerlukan dukungan aktif pemda sebagai mitra strategis. Dukungan tersebut mencakup penyediaan lokasi pelaksanaan kerja sosial, penentuan jenis pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik Klien, mekanisme koordinasi antarinstansi, hingga sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pidana alternatif agar berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain pelaksanaan pemidanaan, program kerja sosial dan pelayanan masyarakat juga diharapkan meningkatkan keterampilan, tanggung jawab sosial, dan kesiapan Klien untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor utama dalam mewujudkan keberhasilan reintegrasi sosial.

Nirhono menyampaikan perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional memberikan peran yang makin strategis kepada Bapas. "Implementasi pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang mengedepankan nilai kemanfaatan, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Agar kebijakan tersebut berjalan optimal, diperlukan dukungan pemda sebagai mitra utama dalam menyediakan ruang bagi pelaksanaan pidana alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Nirhono menambahkan kerja sama tersebut tidak hanya mendukung implementasi regulasi baru, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan Klien melalui berbagai program pelatihan kerja yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi setelah menyelesaikan masa pembimbingan. "Kami berharap sinergi ini melahirkan program-program nyata yang tidak hanya mendukung pelaksanaan pidana alternatif, tetapi juga membekali Klien dengan kompetensi kerja sehingga mereka memiliki kesempatan untuk hidup mandiri dan produktif setelah kembali ke masyarakat," harapnya.

Selaku Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto menyambut baik inisiatif yang dibangun Bapas Banjarmasin dan menyatakan kesiapan Pemkab Tanah Laut untuk mendukung implementasi pidana alternatif melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait. "Kami menyambut baik gagasan ini karena sejalan dengan semangat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kami siap membangun koordinasi bersama seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan pidana kerja sosial, pelayanan masyarakat, maupun latihan kerja bagi Klien Pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi Klien itu sendiri," tegasnya.

Rahmat juga menilai keberhasilan reintegrasi sosial memerlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. "Reintegrasi sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapas, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Ketika pemda, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan bersinergi, maka peluang Klien untuk kembali menjadi warga yang produktif akan makin besar. Inilah semangat yang ingin kami bangun di Kabupaten Tanah Laut," tambahnya.

Pertemuan berlangsung dengan tertib, penuh suasana kekeluargaan, dan menghasilkan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil pembahasan melalui koordinasi teknis yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Bapas Banjarmasin dan Pemkab Tanah Laut. Melalui kegiatan ini, Bapas Banjarmasin kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat jejaring kerja sama dengan pemda dalam mendukung implementasi KUHP Nasional sekaligus menghadirkan sistem Pemasyarakatan yang lebih profesional, kolaboratif, serta berorientasi pada keberhasilan pembimbingan dan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan. (IR)

Kontributor: Bapas Banjarmasin