Ditjen PAS Tingkatkan Penanggulangan HIV-AIDS Melalui Diskusi Interaktif

Bogor, INFO_PAS – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) bekerja sama dengan HIV Cooperation Program for Indonesia (HCPI) menggelar diskusi interaktif untuk membahas Rencana Kerja, Sistem Pelaporan, Perkembangan, dan Keberlangsungan Program HIV-AIDS di 11 Provinsi Dukungan HCPI Tahun 2015. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan (Dirkeswat), Nugroho, di Bogor pada Rabu (13/1). Dalam sambutannya, Nugroho menyampaikan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan HCPI dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai mitra yang tidak pernah bosan memberikan dukungan. “Saya apresiasi setinggi-tingginya bahwa program penanggulangan HIV-AIDS di UPT Pemasyarakatan nyatanya mendapatkan recognation di UPT Pemasyarakatan di Indonesia dan berjalan baik,” ungkapnya. Pembukaan kegiatan ini juga dihadiri Tim Leader dari HCPI, yakni David Shenmen selaku Prison Advisor dan Abby Rudick selaku Deputy Tim Leader. Diikuti 65 peserta, diskusi meliputi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Ditjen PAS dan Kantor Wilayah (Kanwil), Fasilitator Program,  serta UPT Pemasyarakatan model dan penyangga.  Narasumbernya adalah dr. Dyah dari RSKO Jakarta dan Hadi Utomo dari Yayasan Bahtera. Diskusi interaktif yang berlangsung pada 13-16 Januari 2015 ini mengagendakan penjelasan hasil bimbingan teknis dan Grant A, evaluasi kegiatan 2004, serta rencana kerja 2015. Kontrak kerjasama Ditjen PAS dengan HCPI sendiri akan berakhir pada Oktober 2015. Wacana kelanjutan dukungan program HCPI ini sedang dalam pembicaraan dan penjajakan oleh Ditjen PAS, termasuk alternatif kelanjutan program dengan mitra NGO lainnya. Meskipun tahun 2015 merupakan tahun terakhir kerjasama Ditjen PAS dengan HCPI,  Dirkeswat menekankan kepada Pokja Ditjen PAS, Kanwil, dan UPT Pemasyarakatan untuk mendiskusikan, merencanakan, serta melanjutkan program yang telah berjalan baik. “Ini agar terus menguatkan kinerja, membangun sistem, membangun jejaring, dan mengusulkan program penanggulangan HIV-AIDS agar masuk RAKL Kementerian Hukum dan HAM,” harapnya. Nugroho yang tidak pernah bosan menyuarakan semangat pelayanan bagi warga binaan ini menyelipkan harapannya agar  perjuangan untuk mendapatkan fasilitas BPJS bagi warga binaan dapat segera terealisasi di tahun 2015 ini. Untuk kesekian kalinya ia berkata bahwa warga binaan adalah warga negara Indonesia.   Penulis: Rika Aprianti