Kanwil Ditjenpas Jateng Fasilitasi Sosialisasi Pelaksanaan SPAK-SPKP

Semarang, INFO_PAS - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah gelar Sosialisasi Monitoring dan Inventarisasi Masalah dalam Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), Selasa (8/7). Kegiatan yang dihadiri perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Tengah dan jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah ini digelar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengukuran persepsi publik terhadap layanan dan integritas instansi pemerintah.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso menegaskan sosialisasi ini merupakan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan publik serta memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan Pemasyarakatan dan Keimigrasian. “SPAK dan SPKP menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauhmana persepsi masyarakat terhadap layanan yang kita berikan, baik dari sisi integritas maupun kualitas. Hasilnya akan menjadi bahan refleksi sekaligus dasar untuk melakukan perbaikan layanan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Muhammad Danu Ridhani selaku Ketua Tim Survei SPAK-SPKP dari Pusat Strategi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diahdirkan sebagai narasumber utama yang memberikan pemaparan materi sekaligus memfasilitasi sesi diskusi. Danu menjelaskan secara mendalam tentang konsep, mekanisme, dan indikator-indikator yang digunakan dalam pelaksanaan SPAK dan SPKP. Ia menekankan survei ini bukan hanya kegiatan rutin administratif, melainkan instrumen evaluatif strategis yang memiliki dampak langsung terhadap citra institusi dan kepercayaan publik.

“SPAK dan SPKP bukan sekadar pengisian kuesioner. Ini adalah cerminan dari wajah pelayanan kita di mata masyarakat. Karena itu, seluruh UPT harus benar-benar memahami esensinya, termasuk bagaimana menindaklanjuti hasil survei untuk peningkatan layanan,” pinta Danu.

Selanjutnya, dipaparkan berbagai tantangan dan kendala yang kerap muncul dalam pelaksanaan survei di lapangan, mulai dari rendahnya partisipasi responden, kurangnya pemahaman petugas terhadap teknis pelaksanaan, hingga perbedaan persepsi dalam interpretasi hasil survei. Peserta pun diberikan kesempatan berdiskusi langsung dengan narasumber mengenai kendala yang dihadapi di unit kerja masing-masing. Banyak pertanyaan muncul seputar teknis pelaksanaan survei, validitas data responden, hingga strategi meningkatkan partisipasi publik secara efektif.

Ke depannya, Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah terus berkomitmen untuk mendampingi seluruh UPT di wilayahnya agar mampu menjalankan SPAK dan SPKP secara tepat sasaran, serta menghasilkan data yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih baik. Dengan terlaksananya sosialisasi ini, diharapkan seluruh UPT di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Jawa Tengah lebih siap, sigap, dan responsif dalam mendukung pelaksanaan survei serta membangun sistem pelayanan publik yang makin terpercaya di mata masyarakat. (IR)

Kontributor: Kanwil Ditjenpas Jateng