Kanwil Ditjenpas Papua Barat Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dengan Pengadilan Tinggi Papua Barat

Manokwari, INFO_PAS – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Papua Barat, I Putu Murdiana, laksanakan audiensi dan silaturahmi ke Pengadilan Tinggi Papua Barat, Selasa (7/7). Audiensi ini dilakukan sebagai langkah strategis memperkuat sinergi kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) di Papua Barat.

Kunjungan tersebut merupakan agenda koordinasi lintas sektor yang terus dibangun oleh Kanwil Ditjenpas Papua Barat guna mempererat hubungan antarlembaga penegak hukum. Hal ini sekaligus kunjungan perkenalan Kakanwil setelah menerima amanah memimpin jajaran Pemasyarakatan di Papua Barat.

Pertemuan membahas berbagai aspek penguatan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan putusan pengadilan, pemenuhan hak-hak Warga Binaan, dan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemasyarakatan. Keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan tugas masing-masing institusi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang dibangun antar Aparat Penegak Hukum (APH).

"Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Pengadilan Tinggi menjadi langkah strategis agar setiap pelaksanaan tugas berjalan selaras, profesional, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami berkomitmen membangun sinergi kuat dengan seluruh APH di Papua Barat," tegas Kakanwil.

Putu menambahkan jajaran Pemasyarakatan Papua Barat akan terus mengedepankan koordinasi sebagai fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pemasyarakatan. “Komunikasi yang baik antarinstansi akan mempercepat penyelesaian berbagai proses administrasi maupun pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan Warga Binaan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Wayan Karya, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi inisiatif Kanwil Ditjenpas Papua Barat dalam membangun komunikasi konstruktif antarlembaga penegak hukum. “Hubungan kelembagaan yang harmonis menjadi modal penting dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan,” tuturnya.

Audiensi ini menghasilkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi sesuai kewenangan yang dimiliki. Melalui sinergi tersebut diharapkan setiap proses dalam Sistem Peradilan Pidana berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Kanwil Ditjenpas Papua Barat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung berbagai program pembinaan dan pelayanan Pemasyarakatan. Sinergi antara pemerintah, APH, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun Sistem Pemasyarakatan yang makin profesional, humanis, serta menghasilkan Warga Binaan yang siap kembali menjadi bagian dari masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab. (IR)

Kontributor: Kanwil Ditjenpas Pabar