Kemenkumham Yogya Luncurkan SIMONAS, Pembimbingan Narapidana Asimilasi Makin Terintegrasi

Yogyakarta, INFO_PAS – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) D.I. Yogyakarta meluncurkan dan menyosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Narapidana Asimilasi dan Integrasi (SIMONAS), Senin (30/11).

SIMONAS sendiri bertujuan memberikan pedoman bagi setiap pihak yang melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Meningkatnya kualitas pembimbingan bagi WBP sehingga reintegrasi sosial dapat berjalan dengan optimal merupakan harapan utama diwujudkannya aplikasi SIMONAS.

Inisiator aplikasi SIMONAS, Gusti Ayu Putu Suwardani, yang merupakan Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta menyampaikan realita yang terjadi saat ini masih kerap ditemukan WBP yang menjalani masa reintegrasi, namun kondisinya belum memperoleh penerimaan dari masyarakat.

"Realitanya, tidak diterimanya WBP oleh masyarakat mendorong kami untuk meluncurkan aplikasi SIMONAS. Aplikasi ini akan mengintegrasikan peran serta antara Pembimbing Kemasyarakatan dan masyarakat dalam memberikan bimbingan kepada narapidana yang menjalani reintegrasi,” urainya. Masyarakat dalam hal ini adalah Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas).

Senada dengan Gusti Ayu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham D.I. Yogyakarta, Indro Purwoko, juga mendukung penuh penggunakan aplikasi SIMONAS. Menurutnya, pengawasan dalam program pembimbingan yang dikemas secara digital seperti ini lebih efektif implementasinya.

"SIMONAS adalah solusi yang jitu akan permasalahan narapidana yang tidak diterima masyarakat. Monitoring dalam program pembimbingan dikemas secara digital agar lebih efektif dalam implementasinya,” ujar Kakanwil.

Pada kesempatan yang sama, turut diluncurkan Aplikasi Data dan Informasi Orang Asing Bandara Yogyakarta (Sidatin OY) gagasan Kadiv Keimigrasian, Yayan Indriana. Hadir secara langsung dalam peluncuran Kadiv Administrasi, Faisol Ali, jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY, sejumlah stakeholder eksternal, serta jajaran Balai Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang mengikuti secara virtual.

Kontributor: Divisi Pemasyarakatan DI Yogyakarta