Ketika Gugatan Cerai Datang ke Lapas: Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Melindungi Hak Sipil Warga Binaan

Ketika seorang hakim menjatuhkan pidana penjara, yang dirampas oleh negara adalah kemerdekaan bergerak seseorang, bukan seluruh hak keperdataannya. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit Warga Binaan yang menghadapi apa yang dapat disebut sebagai “hukuman kedua” yang datang secara diam-diam melalui jalur perdata, yakni gugatan perceraian dari pasangan yang berada di luar tembok Lapas.

Fenomena ini sering luput dari perhatian. Seorang Warga Binaan dapat saja sedang mengikuti program pembinaan dengan tekun, namun pada saat yang sama rumah tangganya berada di ambang kehancuran tanpa pernah ia ketahui, tanpa pernah ia beri jawaban, dan tanpa pernah ia hadirkan pembelaannya di hadapan pengadilan. Tidak sedikit yang baru mengetahui perceraiannya setelah menerima salinan putusan atau akta cerai yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kondisi ini bukan sekadar persoalan hukum keluarga. Ia menyentuh aspek hukum, psikologis, keamanan, dan bahkan keberhasilan pembinaan itu sendiri. Di sinilah peran petugas Pemasyarakatan menjadi penting, meskipun sering kali tidak disadari.

Hak Sipil Tidak Gugur di Balik Jeruji

Secara hukum, seseorang yang sedang menjalani pidana tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban keperdataan. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjamin hak Warga Binaan untuk memperoleh layanan dan bantuan hukum. Semangat dasar undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dijatuhkan melalui pidana, sehingga hak-hak lain yang masih melekat harus tetap dihormati dan dilindungi.

Konstitusi memberikan landasan yang sama. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana.

Dalam hukum acara perdata dikenal asas audi et alteram partem, yaitu kewajiban mendengarkan kedua belah pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, ketika tergugat diketahui berada di Lapas atau Rutan, proses pemanggilan harus tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Keberadaan Lapas bukanlah penghalang proses peradilan, melainkan bagian dari sistem yang membantu memastikan hak setiap pihak tetap terlindungi.

Dengan demikian, persoalan utama dalam gugatan perceraian Terhadap Warga Binaan bukanlah soal mempertahankan atau mengakhiri perkawinan. Persoalan utamanya adalah memastikan bahwa Warga Binaan mengetahui proses hukum yang sedang berlangsung dan memperoleh kesempatan yang adil untuk menggunakan hak-haknya.

Keluarga sebagai Modal Sosial Pembinaan

Dalam perspektif kriminologi, keluarga merupakan salah satu bentuk kontrol sosial informal yang paling efektif. Teori Ikatan Sosial (Social Bond Theory) yang diperkenalkan oleh kriminolog Travis Hirschi menjelaskan bahwa semakin kuat keterikatan seseorang dengan keluarga dan lingkungan sosial yang positif, semakin kecil kecenderungannya untuk melakukan pelanggaran hukum.

Bagi Warga Binaan, keluarga sering kali menjadi sumber motivasi utama untuk mengikuti program pembinaan. Dalam banyak kasus, bukan ancaman pidana yang membuat seseorang bertekad berubah, melainkan harapan untuk kembali diterima oleh orang-orang yang masih menunggunya di luar tembok penjara.

Karena itu, retaknya hubungan keluarga selama menjalani pidana tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan privat. Hubungan keluarga yang tetap terjaga merupakan salah satu modal sosial penting dalam proses reintegrasi sosial setelah bebas.

Dari sudut pandang psikologi, keluarga juga merupakan sumber harapan. Bagi banyak Warga Binaan, keluarga bukan hanya tempat pulang, tetapi simbol penerimaan dan kesempatan untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Ketika kabar perceraian datang secara tiba-tiba dan tanpa proses yang dipahami dengan baik, dampaknya dapat berupa kesedihan mendalam, kecemasan, hilangnya motivasi mengikuti pembinaan, hingga gangguan perilaku.

Dari perspektif manajemen Pemasyarakatan, persoalan ini juga memiliki dimensi keamanan yang tidak dapat diabaikan. Kabar perceraian yang diterima secara mendadak sering menjadi pemicu tekanan emosional yang berat bagi Warga Binaan. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut dapat memunculkan perilaku menarik diri dari program pembinaan, konflik dengan sesama Warga Binaan, pelanggaran tata tertib, bahkan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Oleh karena itu, penanganan yang cepat, tepat, dan humanis terhadap perkara keluarga bukan hanya merupakan bentuk perlindungan hak, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan.

Apa yang Seharusnya Dilakukan Petugas?

Langkah pertama adalah memastikan bahwa setiap relaas panggilan atau dokumen pengadilan benar-benar sampai kepada Warga Binaan yang bersangkutan.

Hal ini mungkin terlihat administratif, tetapi sesungguhnya sangat menentukan. Petugas merupakan bagian dari mata rantai yang memastikan hak Warga Binaan untuk mengetahui dan merespons proses hukum tetap terlindungi. Kelalaian dalam penyampaian dokumen dapat menyebabkan perkara diputus tanpa kehadiran tergugat, sehingga hak jawab yang seharusnya dimiliki menjadi tidak terlaksana secara optimal.

Langkah kedua adalah memberikan edukasi hukum dasar dengan pendekatan yang humanis. Petugas tidak perlu menjadi konselor rumah tangga ataupun menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang diperlukan adalah memastikan Warga Binaan memahami hak-hak yang masih dapat digunakan, seperti memberikan jawaban tertulis kepada pengadilan, menunjuk kuasa hukum melalui Surat Kuasa Khusus, atau mengakses bantuan hukum yang tersedia.

Langkah ketiga adalah memfasilitasi akses bantuan hukum. Bagi Warga Binaan yang tidak mampu secara ekonomi, petugas dapat membantu menghubungkan mereka dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) maupun Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan ruang bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma, termasuk Warga Binaan.

Langkah keempat adalah memanfaatkan perkembangan teknologi peradilan. Melalui administrasi perkara dan persidangan elektronik, terbuka peluang bagi Warga Binaan untuk mengikuti tahapan persidangan tertentu tanpa harus keluar dari Lapas. Dengan koordinasi yang baik antara pengadilan dan pihak Lapas, mekanisme komunikasi audio visual dapat menjadi sarana untuk memastikan akses terhadap keadilan tetap berjalan secara efektif.

Menjaga Batas Peran Secara Profesional

Meskipun demikian, terdapat batasan yang harus dipahami dengan jelas. Petugas Pemasyarakatan bukanlah pengacara Warga Binaan, bukan mediator rumah tangga, dan bukan pihak yang berwenang menentukan apakah suatu perkawinan layak dipertahankan atau tidak.

Peran yang tepat adalah sebagai fasilitator akses keadilan yang netral. Petugas membantu memastikan proses hukum dapat diakses dan dipahami oleh Warga Binaan, tanpa ikut memengaruhi substansi perkara yang sedang diperiksa pengadilan.

Batasan ini penting untuk menjaga profesionalitas, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tetap berada dalam koridor tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan yang Memanusiakan

Tujuan Pemasyarakatan bukan sekadar memastikan seseorang menjalani pidana hingga masa hukumannya berakhir. Sistem Pemasyarakatan dibangun untuk mempersiapkan Warga Binaan agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Dalam kerangka tersebut, keluarga memiliki posisi strategis sebagai salah satu modal sosial terpenting dalam proses reintegrasi sosial. Ketika petugas membantu memastikan hak Warga Binaan dalam perkara perceraian tetap terlindungi, yang sedang dijaga bukan semata status perkawinan seseorang, melainkan juga peluang keberhasilan pembinaan itu sendiri.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang mempertahankan atau menggagalkan sebuah perceraian. Pengadilanlah yang berwenang menilai dan memutus perkara tersebut. Yang menjadi perhatian pemasyarakatan adalah memastikan setiap Warga Binaan tetap memperoleh kesempatan yang adil untuk mengetahui, memahami, dan merespons proses hukum yang memengaruhi kehidupannya.

Ukuran keberhasilan Pemasyarakatan tidak hanya terletak pada berjalannya pengamanan atau selesainya masa pidana seseorang. Keberhasilan itu juga tercermin dari seberapa siap Warga Binaan kembali ke masyarakat ketika pintu Lapas terbuka. Dalam banyak kasus, keluarga adalah jembatan terakhir yang menghubungkan mereka dengan kehidupan yang lebih baik. Ketika petugas membantu memastikan jembatan itu tidak runtuh akibat hilangnya akses terhadap keadilan, sesungguhnya petugas sedang menjalankan esensi terdalam Pemasyarakatan: memanusiakan manusia sambil menjaga harapan tetap hidup.

Penulis: Haris, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan