Komitmen Pengelolaan Makanan Sehat untuk Narapidana Ditandatangani

Jakarta, INFO_PAS – Komitmen tentang pengelolaan makanan sehat untuk warga binaan pemasyarakatan (WBP)  hari ini, Senin (14/9) ditandatangani di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta.

Penandatanganan komitmen dilakukan oleh pejabat pengelola makanan di UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan dan pegawai pengawas dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen P2PL) Kementerian Kesehatan disaksikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), I Wayan K. Dusak dan Direktur Jenderal P2PL, Muhammad Subuh.

“Darurat pangan sehat tengah dialami masyarakat kita saat ini. Hampir 85 persen penyakit datang dari makanan yang kita konsumsi,” tutur Muhammad Subuh dalam pembukaan acara pencanangan dan penandatanganan  komitmen tempat pengelolaan makanan sehat.

“Jika kita dapat menjamin dengan pola makan yang sehat, maka dengan sendirinya kita juga dapat meminimalisir penyakit akibat makanan tidak sehat sebesar hampir 85 persen pula,” tambahnya menjelaskan.

Menurut Muhammad Subuh, upaya yang dilakukan Kemenkumham melalui Ditjenpas dan Ditjen P2PL Kemenkes dalam membuat komitmen pengelolaan makanan sehat merupakan upaya yang baik untuk menjamin pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

“ini pe’er kita. Perhatian ini tidak hanya kepada Kemenkumhan semata tetapi pada setiap instansi dan seluruh masyarakat Indonesia,” terangnya dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Perwakilan dari WHO Indonesia, Sarad Adikari, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Marjoeki dan seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan Se Jabodetabek.

Sementara itu, Dirjenpas dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa pengelolaan makanan di UPT Pemasyarakatan selalu menjadi perhatian Ditjenpas. Ketersediaan bahan makanan, peralatan dan tenaga pengelola makanan yang minim selalu menjadi kendala di setiap UPT Pemasyarakatan.

 “UPT Pemasyarakatan merupakan lingkungan yang rentan dengan penyakit, sementara di perlukan makanan yang sehat untuk hidup dengan sehat,” ucap Dusak. “Melalui kerjasama ini, Ditjenpas dan Ditjen P2PL melakukan pembinaan terhadap 7 UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta sebagai pilot project dalam mewujudkan UPT sebagai tempat pengelolaan makanan sehat,” ujarnya.

Selanjutnya Dusak juga berharap, nantinya tidak hanya UPT pada kantor wilayah Kemenkumham DKI saja yang dicanangkan sebagai tempat pengelolaan makanan sehat, tetapi juga kantor wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia melakukan langkah yang sama untuk mewujudkan UPT Pemasyarakatan sebagai tempat pengelolaan makanan sehat. ****